Politikus PDIP Nilai Tepat Langkah Kemenparekraf Sikapi Isu Wisata Halal
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan, dalam pertemuan informal maupun rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariswisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama dirinya dan beberapa anggota Komisi sudah mewanti-wanti dan mengingatkan Menparekraf untuk hati-hati dan tidak terjebak dalam isu wisata halal yang sempat muncul kurang dari setahun yang lalu, yang bukan tidak mungkin akan muncul kembali.
Menurut Andre, sapaan akrabnya, jika isu ini kembali muncul dan tidak direspon secara tepat, bukan tidak mungkin akan mengganggu kinerja Kemparekraf untuk lima tahun ke depan.
Karena kemparekraf akan disibukan dengan pro kontra isu ini, mengingat bangsa ini masih sangat rentan terhadap isu-isu identitas dan politisasi identitas dalam berbagai aspek.
"Belum lewat lewat seminggu setelah pertemuan dengan Menparekraf, benar saja, ternyata Menparekraf sudah dijebak isu wisata halal," ungkap Andre kepada SINDOnews, Kamis (14/11/2019).
Beruntung, kata Andre, menteri yang bernama lengkap Wishnutama Kusubandio itu secara cepat dan tanggap membantah, bahwa yang bersangkutan tidak pernah bicara soal wisata halal.
"Bantahan Wishnutama tepat, karena pariwisata sifatnya universal, dan prekondisi untuk daya tarik wisata universal yaitu hospitality yang berbasis kultural," tutur dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, kekeliruan kita memandang pariwisata selama ini karena melihat wisata dan tujuan wisata entah itu alam atau budaya sebagai objek. Menurutnya, dalam percakapan sehari-hari pun kita sering menggunakan istilah "objek wisata".
"Oleh karena tempat wisata objek, maka dia menjadi lahan eksploitasi industri, sekadar lahan bisnis atau bahkan lahan politisasi kepentingan identitas, seperti yang terjadi saat ini dengan isu wisata halal," papar dia.
Dilanjutkan Andre, paradigma “objek” wisata harus dirubah. Baginya, pariwisata bukan sekadar objek, tetapi pariwisata juga adalah subjek. Sehingga pariwisata adalah kapital yang harus dirawat, dibuat lebih baik, sehingga keberadaannya akan selalu memberikan nilai lebih yakni lebih untuk tempat tujuan wisata maupun masyarakat yang hidup disekitarnya.
Wakil Rakyat asal Dapil NTT ini memandang, bantahan Menparekraf yang memandang pariwisata bersifat universal dan perlu dikonservasi untuk menjaga keberlangsungan wisata dengan nilai keaslianya, baik wisata alam maupun budaya, patut diacungi jempol.
"Semoga apa yang diucapkan Menparekraf, itupun juga yang akan dilakukan dalam program-program kemparekraf lima tahun ke depan," pungkasnya.
Menurut Andre, sapaan akrabnya, jika isu ini kembali muncul dan tidak direspon secara tepat, bukan tidak mungkin akan mengganggu kinerja Kemparekraf untuk lima tahun ke depan.
Karena kemparekraf akan disibukan dengan pro kontra isu ini, mengingat bangsa ini masih sangat rentan terhadap isu-isu identitas dan politisasi identitas dalam berbagai aspek.
"Belum lewat lewat seminggu setelah pertemuan dengan Menparekraf, benar saja, ternyata Menparekraf sudah dijebak isu wisata halal," ungkap Andre kepada SINDOnews, Kamis (14/11/2019).
Beruntung, kata Andre, menteri yang bernama lengkap Wishnutama Kusubandio itu secara cepat dan tanggap membantah, bahwa yang bersangkutan tidak pernah bicara soal wisata halal.
"Bantahan Wishnutama tepat, karena pariwisata sifatnya universal, dan prekondisi untuk daya tarik wisata universal yaitu hospitality yang berbasis kultural," tutur dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, kekeliruan kita memandang pariwisata selama ini karena melihat wisata dan tujuan wisata entah itu alam atau budaya sebagai objek. Menurutnya, dalam percakapan sehari-hari pun kita sering menggunakan istilah "objek wisata".
"Oleh karena tempat wisata objek, maka dia menjadi lahan eksploitasi industri, sekadar lahan bisnis atau bahkan lahan politisasi kepentingan identitas, seperti yang terjadi saat ini dengan isu wisata halal," papar dia.
Dilanjutkan Andre, paradigma “objek” wisata harus dirubah. Baginya, pariwisata bukan sekadar objek, tetapi pariwisata juga adalah subjek. Sehingga pariwisata adalah kapital yang harus dirawat, dibuat lebih baik, sehingga keberadaannya akan selalu memberikan nilai lebih yakni lebih untuk tempat tujuan wisata maupun masyarakat yang hidup disekitarnya.
Wakil Rakyat asal Dapil NTT ini memandang, bantahan Menparekraf yang memandang pariwisata bersifat universal dan perlu dikonservasi untuk menjaga keberlangsungan wisata dengan nilai keaslianya, baik wisata alam maupun budaya, patut diacungi jempol.
"Semoga apa yang diucapkan Menparekraf, itupun juga yang akan dilakukan dalam program-program kemparekraf lima tahun ke depan," pungkasnya.
(ven)