APBN Masih Menopang Infrastruktur Pendukung Pariwisata Labuan Bajo

LABUAN BAJO - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejauh ini masih menjadi penopang bagi infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sejak 2015 hingga 2019, trennya terus mengalami peningkatan pesat mengingat Labuan Bajo termasuk dalam 10 Destinasi Bali Baru yang selama ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun alokasi APBN ke NTT pada tahun 2015 sebesar Rp28,82 triliun yang terus bertambah di 2016 menjadi Rp30,34 triliun dan diikuti 2017 terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp31,88 triliun. Sementara di 2018 angkanya mencapai Rp34,39 triliun dan 2019 dianggarkan Rp35,08 triliun.

Dari alokasi tersebut telah dilakukan sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Labuan Bajo yakni perawatan untuk rehabilitasi jalan dari Labuan Bajo menuju Ruteng di 2017 dengan alokasi anggaran Rp9,8 miliar.

Kemudian juga sejak 2018 ada pembangunan dermaga di Pulau Padar yang menelan Rp158 juta dan Pantai Pasir Pink (Pink Beach) Rp779 juta. Keduanya merupakan destinasi wisata unggulan di Labuan Bajo.

Selanjutnya, untuk pembangunan sejak tahun 2019 ini adalah fokus untuk akses jalan nasional. Pertama, jalan menghubungkan Labuan Bajo-Malwatar Rp13,4 miliar, kedua, Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari I Rp19,5 miliar, dan terakhir jalan menghubungkan Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari II Rp23,9 miliar.

Pada tahun depan juga masih ada beberapa pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan alokasi anggaran dari Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp12,35 triliun untuk NTT. Adapun anggaran ini naik 19% dibandingkan dengan anggaran tahun ini.

Beberapa pembangunan yang dilakukan adalah untuk satker bandar udara Komodo Rp214,24 miliar serta belanja modal jalan dan jembatan Rp507,62 miliar.

"Tahun depan masih dilanjutkan, sifatnya lanjutan khusus cukup tinggi Bandara Komodo 2020 Rp214 miliar," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTT Lydia Kurniawati Christyana di Labuan Bajo, Jumat (15/11/2019).

Lebih lanjut terang dia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT memang mayoritas disumbang dari pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB).

"Konsumsi pemerintah yang support PDRB 30-40%, artinya pertumbuhan NTT sangat tergantung APBN. Dari konsumsi pemerintah PMTDB 50% terhadap PDRB artinya eksekusi alokasi belanja modal dilakukan dengan baik akan menjadi bagian dari naiknya PDRB," kata Lydia.

Lebih lanjut dia menekankan bakal terus mendorong APBN agar dampaknya nyata ke masyarakat dan mampu meningkatkan SDM serta menciptakan tenaga kerja. "Efeknya berganda ke indikator-indikator makro, baik indikator kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi," paparnya.