Direksi dan Komisaris Pertamina Harus Bisa Jadi Role Model Bagi Pekerja
Selasa, 19 November 2019 - 07:57 WIB
Direksi dan Komisaris Pertamina Harus Bisa Jadi Role Model Bagi Pekerja
A
A
A
JAKARTA - Calon pemimpin PT Pertamina ditegaskan oleh Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta hendaknya mengedepankan aspek pemenuhan persyaratan untuk menjadi Direksi atau Komisaris Pertamina. Hal ini menanggapi wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam jajaran direksi Pertamina.
Ketua Umum SPPSI Muhammad Syafirin menyatakan, Dewan Direksi atau Komisaris Pertamina harus dipimpin oleh sosok yang berkompeten, profesional, mempunyai personality yang baik dan berintegritas tinggi sehingga dapat juga dijadikan role model bagi pekerja.
"Pertamina adalah salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, dan memiliki aset luar biasa, yang bertanggungjawab melayani hajat hidup rakyat banyak, yang tetap dituntut menghasilkan keuntungan untuk negara," kata Syafirin saat ditemui di kantornya, Selasa (19/11/2019).
Dengan demikian, menurutnya Pertamina harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya profesional, jujur, bersih, berani. Tapi juga berintegrias tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja Pertamina.
"Tidak kalah pentingnya juga adalah sesuai dengan tata nilai yang sudah dibangun oleh Pertamina sendiri, sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja Pertamina. Bagaimana mungkin pekerja Pertamina bisa bekerja dengan baik dan produktif guna menghasilkan keuntungan untuk negara kalau suasana kerja tidak kondusif akibat adanya kegaduhan," imbuhnya.
Lebih lanjut Syafirin menambahkan, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN harus memilih Direksi atau Komisaris PT Pertamina (Persero) dengan prudent serta mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015. Mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi.
Tak hanya itu, Syafirin menyatakan, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku baik, berdedikasi tinggi untuk tercapainya visi dalam menjadikan industri energi kelas dunia, yang semua merupakan persyaratan materil untuk menjadi pimpinan BUMN.
"Kemampuannya dalam mengelola aset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan. Prinsip The Right Man on The Right Place akan selalu menjadi tolak ukur akan dibawa kemana perusahaan ini dimasa mendatang?" ujar dia.
Menurutnya, SPPSI Jakarta adalah wadah bagi para pekerja PT. Pertamina (Persero) dalam melakukan sinergi dan komunikasi dengan perusahaan. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk ikut menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan termasuk memberikan saran, masukan dan pertimbangan serta mengingatkan pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN dalam menemukan, memutuskan maupun menunjuk Dewan Direksi dan Komisaris.
"Kami (SPPSI Jakarta) selalu mendukung pemimpin terbaik dan paham tentang PT. Pertamina, serta harus dapat menjadi role model bagi pekerja, memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan lainnya. Serta tidak berafiliasi dengan partai Politik, sedangkan calon yang beredar saat ini tidak memenuhi kriteria tersebut," pungkas Syafirin.
Ketua Umum SPPSI Muhammad Syafirin menyatakan, Dewan Direksi atau Komisaris Pertamina harus dipimpin oleh sosok yang berkompeten, profesional, mempunyai personality yang baik dan berintegritas tinggi sehingga dapat juga dijadikan role model bagi pekerja.
"Pertamina adalah salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, dan memiliki aset luar biasa, yang bertanggungjawab melayani hajat hidup rakyat banyak, yang tetap dituntut menghasilkan keuntungan untuk negara," kata Syafirin saat ditemui di kantornya, Selasa (19/11/2019).
Dengan demikian, menurutnya Pertamina harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya profesional, jujur, bersih, berani. Tapi juga berintegrias tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja Pertamina.
"Tidak kalah pentingnya juga adalah sesuai dengan tata nilai yang sudah dibangun oleh Pertamina sendiri, sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja Pertamina. Bagaimana mungkin pekerja Pertamina bisa bekerja dengan baik dan produktif guna menghasilkan keuntungan untuk negara kalau suasana kerja tidak kondusif akibat adanya kegaduhan," imbuhnya.
Lebih lanjut Syafirin menambahkan, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN harus memilih Direksi atau Komisaris PT Pertamina (Persero) dengan prudent serta mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015. Mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi.
Tak hanya itu, Syafirin menyatakan, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku baik, berdedikasi tinggi untuk tercapainya visi dalam menjadikan industri energi kelas dunia, yang semua merupakan persyaratan materil untuk menjadi pimpinan BUMN.
"Kemampuannya dalam mengelola aset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan. Prinsip The Right Man on The Right Place akan selalu menjadi tolak ukur akan dibawa kemana perusahaan ini dimasa mendatang?" ujar dia.
Menurutnya, SPPSI Jakarta adalah wadah bagi para pekerja PT. Pertamina (Persero) dalam melakukan sinergi dan komunikasi dengan perusahaan. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk ikut menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan termasuk memberikan saran, masukan dan pertimbangan serta mengingatkan pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN dalam menemukan, memutuskan maupun menunjuk Dewan Direksi dan Komisaris.
"Kami (SPPSI Jakarta) selalu mendukung pemimpin terbaik dan paham tentang PT. Pertamina, serta harus dapat menjadi role model bagi pekerja, memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan lainnya. Serta tidak berafiliasi dengan partai Politik, sedangkan calon yang beredar saat ini tidak memenuhi kriteria tersebut," pungkas Syafirin.
(akr)
Lihat Juga :
