Kadin Mencari Peluang di Tengah Perang Dagang dan Resesi Global
Selasa, 19 November 2019 - 13:26 WIB
Kadin Mencari Peluang di Tengah Perang Dagang dan Resesi Global
A
A
A
JAKARTA - Perlambatan pada pertumbuhan ekonomi global menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia, sehingga menuntut para pelaku usaha dan kalangan bisnis untuk terus melakukan upaya terbaiknya untuk memperbaiki iklim perekonomian di tanah air. Terlebih, Global Economic Prospects edisi Juni 2019 menjelaskan bahwa melambatnya laju ekonomi global disebabkan oleh lesunya perdagangan internasional.
Proyeksi terbaru yaitu pertumbuhan PDB global yang hanya mencapai 2,6% merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 silam. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shunta W. Kamdani mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan.
"Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat Iebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Shinta di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Sehubungan dengan misi dagang yang dilakukan oleh Kadin dan pelaku usaha Indonesia, Shinta mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian/peraturan antam Indonesia dengan mitra dagang.
Hal ini agar upaya peningkatan pemanfaatan FFA, Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA, dan IK-CEPA.
“FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap termasuk data market, demand, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FFA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” papar dia.
Selain itu, Ianjut Shinta, konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistemah's, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA. Dia menyebut, Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper.
“Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra,” tandasnya.
Proyeksi terbaru yaitu pertumbuhan PDB global yang hanya mencapai 2,6% merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 silam. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shunta W. Kamdani mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan.
"Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat Iebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Shinta di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Sehubungan dengan misi dagang yang dilakukan oleh Kadin dan pelaku usaha Indonesia, Shinta mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian/peraturan antam Indonesia dengan mitra dagang.
Hal ini agar upaya peningkatan pemanfaatan FFA, Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA, dan IK-CEPA.
“FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap termasuk data market, demand, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FFA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” papar dia.
Selain itu, Ianjut Shinta, konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistemah's, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA. Dia menyebut, Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper.
“Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
