Hadapi Perang Dagang, Pengusaha Bentuk Satgas Peningkatan Dagang dan Investasi

JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) Peningkatan Perdagangan dan Investasi, guna menghadapi eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, dengan terbentuknya satgas, Kadin memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi.

Hal itu terdiri dari melakukan reformasi logistik, sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan, insentif dan investasi dua arah, serta peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia. Kemudian aspek terkait international marketing dan ekspor oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), standardisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era industri 4.0, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformaasi kebijakan, serta reformasi institusi publik dan swasta.

"Task Force telah berhasil menyusun laporan peningkatan investasi dan ekspor dalam menghadapi persaingan global. Kami juga terus melakukan upaya proaktif sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga ditingkat nasional dan internasional," ujar Shinta di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Sambung dia menjelaskan, salah satu rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah reformasi logistik. Kadin meminta pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk membuat mapping sebagai upaya mengenal daerah-daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan Iogistik dan pusat kegiatan industri.

"Kemudian juga membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerjasama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur," jelasnya.

Dia menambahkan Rekomendasi lainnya terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja yakni pemerintah diminta dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar.

"Sedangkan rekomendasi untuk perpajakan dan investasi, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan. Selain itu untuk melakukan relaksasi daftar negatif investasi untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia," katanya.

Shinta juga menerangkan, sehubungan dengan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia, pemerintah perlu melakukan pemetaan produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, serta memberikan fasilitasi dan insentif kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Ditambah melakukan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar. "Ini juga pengakuan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan akreditasi di Indonesia,” jelasnya.