DPR Bentuk Panja untuk Percepat Penyelesaian Bank Muamalat

Kamis, 21 November 2019 - 23:13 WIB
DPR Bentuk Panja untuk Percepat Penyelesaian Bank Muamalat
DPR Bentuk Panja untuk Percepat Penyelesaian Bank Muamalat
A A A
JAKARTA - Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas persoalan yang dialami tiga lembaga keuangan yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Panja tersebut akan dibentuk pekan depan, dengan harapan dapat mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalah di tiga perusahaan keuangan tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, mengatakan Panja tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dari masalah-masalah yang sedang dialami selama ini.

"Kemarin kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan instansi terkait lain. Tapi itu kan baru luar-luarnya saja yang kami dapat informasinya," tambah Fathan di sela-sela diskusi di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia menambahkan, apabila Panja tersebut sudah dibentuk nantinya akan ada informasi lain yang lebih detil. Dia mencontohkan, terkait masalah di Bank Muamalat yang harus segera mendapatkan suntikan modal baru. Salah satu yang akan diminta secara detil dalam upaya penyelamatan Bank Muamalat adalah meminta kepada OJK menjelaskan profil calon-calon investor yang akan masuk.

Sekadar diketahui, dalam beberapa bulan terakhir setidaknya ada tiga perusahaan keuangan yang mendapat perhatian otoritas dan legislator. Selain masalah Bank Muamalat, yang juga sedang mengalami masalah keuangan adalah Asuransi Bumiputera dan Jiwasraya. Keduanya perusahaan asuransi itu sama mengalaami kesulitan likuiditas.

"Sebenarnya Bank Muamalat ini relatif lebih bisa diatasi dengan cepat karena menurut perhitungan kami, mereka hanya membututuhkan dana segar Rp8 triliun. Itu jauh lebih kecil jika dibanding Jiwasraya yang kabarnya butuh sekitar Rp23 triliun untuk kembali sehat," kata Fathan.

Adapun terkait masalah Asuransi Bumiputera, ujar Fathan, kasusnya memerlukan penyelesaian lebih rumit karena terkait perubahan badan hukum terlebih dahulu.

Dia pun menegaskan untuk menyelesaikan masalah di Bank Muamalat harus ada komitmen berdasarkan business to business (B to B) bukan karena politis.

"Kalau investor tidak masalah, dari mana saja. Asing maupun lokal, atau BUMN. Tapi ingat jangan karena politik," ujar dia.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1334 seconds (10.101#12.26)