Pengamat: Pergantian Jabatan di BUMN Sulit Diharapkan Atas Dasar Profesionalisme
Rabu, 27 November 2019 - 14:41 WIB
Pengamat: Pergantian Jabatan di BUMN Sulit Diharapkan Atas Dasar Profesionalisme
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan semakin profesional kendati tidak mudah. Pasalnya, peran BUMN di Indonesia dinilai tidak sepenuhnya profesional dalam arti bertujuan semata untuk mencari keuntungan.
"Ada banyak titipan peran yang dibebankan kepada BUMN baik dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai agen pembangunan, maupun dalam rangka meningkatkan pemerataan," ungkap Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Menurut dia, titipan peran ini yang menyebabkan pengelolaan BUMN di Indonesia berbeda dengan pengelolaan BUMN di Singapura dan Malaysia. Perbedaan itu pula yang menyebabkan pengelolaan BUMN oleh Kementerian BUMN dinilai memiliki bobot politis yang tinggi.
(Baca Juga: Gonta-Ganti Direksi Bisa Ganggu Pencapaian Target BUMN)
"Berbeda dengan di negara lain yang pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional sepenuhnya di bawah kendali holding dan imun dari praktik politik," ujarnya.
Dengan memahami keunikan pengelolaan BUMN di Indonesia, imbuh dia, memang sulit berharap pergantian pimpinan di BUMN bisa dilakukan sepenuhnya dengan cara profesional dan memilih orang orang yang benar kompeten. "Pasti ada sentuhan di luar profesionalisme," tandas Piter.
Namun demikian, Piter tetap berharap agar bagaimanapun proses pemilihan pucuk manajemen di BUMN tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
"Ada banyak titipan peran yang dibebankan kepada BUMN baik dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai agen pembangunan, maupun dalam rangka meningkatkan pemerataan," ungkap Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Menurut dia, titipan peran ini yang menyebabkan pengelolaan BUMN di Indonesia berbeda dengan pengelolaan BUMN di Singapura dan Malaysia. Perbedaan itu pula yang menyebabkan pengelolaan BUMN oleh Kementerian BUMN dinilai memiliki bobot politis yang tinggi.
(Baca Juga: Gonta-Ganti Direksi Bisa Ganggu Pencapaian Target BUMN)
"Berbeda dengan di negara lain yang pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional sepenuhnya di bawah kendali holding dan imun dari praktik politik," ujarnya.
Dengan memahami keunikan pengelolaan BUMN di Indonesia, imbuh dia, memang sulit berharap pergantian pimpinan di BUMN bisa dilakukan sepenuhnya dengan cara profesional dan memilih orang orang yang benar kompeten. "Pasti ada sentuhan di luar profesionalisme," tandas Piter.
Namun demikian, Piter tetap berharap agar bagaimanapun proses pemilihan pucuk manajemen di BUMN tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
(fjo)
Lihat Juga :
