Pangkas Pejabat Eselon Tidak Pangkas Gaji Tapi Pengurangan Fasilitas

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mulai melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Pemangkasan jabatan tersebut akan dimulai dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF.

Sri Mulyani mengatakan pemangkasan ini tidak ada pemotongan gaji. Tetapi akan ada fasilitas yang dihilangkan.

"Kalau gaji enggak berubah. Tapi mungkin fasilitasnya iya (hilang)," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dia menyatakan bahwa Presiden telah menyampaikan beberapa prioritas untuk mencapai Indonesia maju, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Sehingga semakin kokoh, kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman.

"Kita sebagai jajaran pegawai negara harus melakukan dua hal, yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Oleh karena itu, kita harus merespon program utama tersebut untuk meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan efisien," ujar Menkeu dalam sambutannya di prosesi pelantikan.

Menkeu mengharapkan pengurangan pejabat eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik.

"Para pejabat fungsional ini diharapkan kaya inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia," jelasnya.