Bulog Akan Lelang Beras Bermutu Rendah, Harganya Rp5.000/Kg
A
A
A
JAKARTA - Perum Bulog memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton yang turun mutu atau rusak akan dilelang. CBP ini sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, beras yang mengalami penurunan mutu masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan, penukaran, penjualan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
"Dari 20.000 ton itu ada penilaian dari berbagai tingkatan. Jadi tidak berarti secara keseluruhan langsung dibuang. Itu yang menentukan laboratorium," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Menurut Budi, beras yang telah mengalami penurunan mutu masih dapat diolah menjadi produk turunan seperti tepung, pakan ternak, dan etanol. Ini dinilai berdasarkan kualitas beras tersebut. "Saya juga mewanti-wanti, jangan sampai masyarakat dikasih beras tidak baik," imbuhnya. (Baca Juga: Buwas Blak-blakan Soal Penyebab Utang Bulog Rp28 Triliun )
Budi menjelaskan, dalam mekanisme lelang akan diikuti dengan perjanjian kedua belah pihak. Namun, Bulog masih menunggu kepastian terkait selisih harga lelang dan harga awal beras ketika dibeli Bulog yang akan diganti oleh pemerintah.
"Kalau kualitasnya turun, kita jual murah dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Nanti selisih Rp3.000 akan diganti pemerintah," jelasnya.
Pendapatan dari lelang tersebut akan menjadi pemasukan Bulog yang akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kalau sudah dinyatakan Kemenkeu ada penggantian negara, baru dilakukan pelelangan. Hari ini tidak bisa karena belum ada keputusan bahwa negara akan membayar selisihnya. Hanya akan diangkat ke rapat koordinasi terbatas," jelas Budi.
Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan 20.000 ton beras milik Bulog mengalami penurunan mutu. Salah satunya karena banjir.
Di sisi lain, penyebab turunnya kualitas beras Bulog juga dikarenakan kecilnya penyaluran beras yang diserap. Hal ini terjadi ketika pemerintah melakukan uji coba peralihan bantuan sosial beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai (BPNT) pada pertengahan 2017.
"Pada Juni 2017 ada uji coba BPNT, berarti alokasi rastra kita berkurang. Kecilnya penyaluran dari 2,3 juta ton menjadi 300.000 ton. Kita sudah melakukan penugasan pemerintah untuk menyerap beras petani tapi kalau keluarnya kecil jadi masalah," ungkapnya.
Sebagai informasi, Bulog telah mendapat kucuran dana Rp2,5 triliun untuk melakukan penyerapan beras dari petani. Jumlahnya setara dengan 250.000 ton beras.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, beras yang mengalami penurunan mutu masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan, penukaran, penjualan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
"Dari 20.000 ton itu ada penilaian dari berbagai tingkatan. Jadi tidak berarti secara keseluruhan langsung dibuang. Itu yang menentukan laboratorium," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Menurut Budi, beras yang telah mengalami penurunan mutu masih dapat diolah menjadi produk turunan seperti tepung, pakan ternak, dan etanol. Ini dinilai berdasarkan kualitas beras tersebut. "Saya juga mewanti-wanti, jangan sampai masyarakat dikasih beras tidak baik," imbuhnya. (Baca Juga: Buwas Blak-blakan Soal Penyebab Utang Bulog Rp28 Triliun )
Budi menjelaskan, dalam mekanisme lelang akan diikuti dengan perjanjian kedua belah pihak. Namun, Bulog masih menunggu kepastian terkait selisih harga lelang dan harga awal beras ketika dibeli Bulog yang akan diganti oleh pemerintah.
"Kalau kualitasnya turun, kita jual murah dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Nanti selisih Rp3.000 akan diganti pemerintah," jelasnya.
Pendapatan dari lelang tersebut akan menjadi pemasukan Bulog yang akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kalau sudah dinyatakan Kemenkeu ada penggantian negara, baru dilakukan pelelangan. Hari ini tidak bisa karena belum ada keputusan bahwa negara akan membayar selisihnya. Hanya akan diangkat ke rapat koordinasi terbatas," jelas Budi.
Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan 20.000 ton beras milik Bulog mengalami penurunan mutu. Salah satunya karena banjir.
Di sisi lain, penyebab turunnya kualitas beras Bulog juga dikarenakan kecilnya penyaluran beras yang diserap. Hal ini terjadi ketika pemerintah melakukan uji coba peralihan bantuan sosial beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai (BPNT) pada pertengahan 2017.
"Pada Juni 2017 ada uji coba BPNT, berarti alokasi rastra kita berkurang. Kecilnya penyaluran dari 2,3 juta ton menjadi 300.000 ton. Kita sudah melakukan penugasan pemerintah untuk menyerap beras petani tapi kalau keluarnya kecil jadi masalah," ungkapnya.
Sebagai informasi, Bulog telah mendapat kucuran dana Rp2,5 triliun untuk melakukan penyerapan beras dari petani. Jumlahnya setara dengan 250.000 ton beras.
(ind)