ADB Setujui Dana USD90 Juta untuk Penguatan Akuntabilitas Negara
Selasa, 03 Desember 2019 - 22:02 WIB
ADB Setujui Dana USD90 Juta untuk Penguatan Akuntabilitas Negara
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman sebesar USD90 juta sebagai pembiayaan tambahan bagi proyek yang akan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Indonesia dalam hal pengeluaran pemerintah.
Adapun tambahan dari ADB untuk Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) akan membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan nasional bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning. Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.
Proyek ini nantinya akan mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.
“Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas. Bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein di Jakarta, Selasa (3/11/2019).
Dia melanjutkan, proyek ini akan mendukung pusat pelatihan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampusnya di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan agar dapat mengakomodasi pelatihan e-learning. Sistem informasi manajemen keuangan BPKP akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan, sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
“Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik,” kata Senior Project Officer ADB Deeny Simanjuntak.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai USD21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 diantaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Adapun tambahan dari ADB untuk Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) akan membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan nasional bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning. Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.
Proyek ini nantinya akan mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.
“Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas. Bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein di Jakarta, Selasa (3/11/2019).
Dia melanjutkan, proyek ini akan mendukung pusat pelatihan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampusnya di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan agar dapat mengakomodasi pelatihan e-learning. Sistem informasi manajemen keuangan BPKP akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan, sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
“Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik,” kata Senior Project Officer ADB Deeny Simanjuntak.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai USD21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 diantaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
(ind)
Lihat Juga :
