Ekspor Gas dari Blok Corridor ke Singapura Distop Mulai 2023
Jum'at, 06 Desember 2019 - 15:34 WIB
Ekspor Gas dari Blok Corridor ke Singapura Distop Mulai 2023
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu antara lain diwujudkan melalui penghentian ekspor gas ke Singapura dari Blok Corridor pada 2023 mendatang.
"Ke depan pasar gas akan terus ditingkatkan di dalam negeri. Tujuannya untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM)," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Menurut dia keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghentikan pasokan gas dari Blok Corridor untuk dialihkan memenuhi kebutuhan domestik sudah tepat. Selain untuk menekan defisit neraca perdagangan dari impor BBM, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
"Intinya langkah itu sudah tepat dan saya mendukung 100% gas untuk kepentingan dalam negeri bukan diekspor. Untuk nilai tambah dan kurangi defisit kita," kata dia. Dia menjelaskan, pasokan gas yang semula dialirkan ke Singapura tersebut akan dialihkan sampai ke Pulau Jawa melalui transmisi gas Duri-Dumai sampai ke Jawa.
"Kawasan industri kan di Jawa. Nanti Jambi itu disambung semua. Pembangunan pipa sampai 40 tahun. Nah ini baru akan kita investasikan," jelasnya.
Sementara itu, Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad mengatakan, akan meminta klarisifikasi dari Kementerian ESDM. Pihaknya akan melakukan diskusi secara lebih lanjut terkait rencana penghentian pasokan gas tersebut.
Adapun sesuai kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) memang akan berakhir pada 2023 mendatang. Namun sampai saat ini pihaknya belum mencari pembeli di dalam negeri. "Nanti mau kita coba klarifikasi, mau diskusi dulu konteksnya bagaimana," kata dia.
Di sisi lain, BPH Migas juga telah mendorong percepatan pembangunan proyek jaringan pipa transmisi gas trans Kalimantan dengan memasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasalnya dengan masuknya proyek pipa gas trans Kalimantan sebagai PSN akan mempermudah membangun infrastruktur gas tersebut.
"Izin akan lebih mudah, kemudian pembebasan lahan juga lebih mudah karena ini untuk mendukung infrastruktur energi Ibu Kota Baru," kata dia.
Tidak hanya itu, proyek tersebut juga telah didorong masuk dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun pembangunan jaringan pipa transmisi gas yang akan membentang dari Bontang-Banjarmasin-Palangkaraya hingga Pontianak tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp35 triliun.
Rinciannya, untuk investasi onshore per 1 kilometer berkisar USD30.000-40.000. Sedangkan pipa offshore berkisar USD50.000-USD 60.000 per kilometer. "Itu tergantung panjang dan diameter pipanya. Asumsinya Rp35 triliun," ungkapnya.
"Ke depan pasar gas akan terus ditingkatkan di dalam negeri. Tujuannya untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM)," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Menurut dia keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghentikan pasokan gas dari Blok Corridor untuk dialihkan memenuhi kebutuhan domestik sudah tepat. Selain untuk menekan defisit neraca perdagangan dari impor BBM, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
"Intinya langkah itu sudah tepat dan saya mendukung 100% gas untuk kepentingan dalam negeri bukan diekspor. Untuk nilai tambah dan kurangi defisit kita," kata dia. Dia menjelaskan, pasokan gas yang semula dialirkan ke Singapura tersebut akan dialihkan sampai ke Pulau Jawa melalui transmisi gas Duri-Dumai sampai ke Jawa.
"Kawasan industri kan di Jawa. Nanti Jambi itu disambung semua. Pembangunan pipa sampai 40 tahun. Nah ini baru akan kita investasikan," jelasnya.
Sementara itu, Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad mengatakan, akan meminta klarisifikasi dari Kementerian ESDM. Pihaknya akan melakukan diskusi secara lebih lanjut terkait rencana penghentian pasokan gas tersebut.
Adapun sesuai kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) memang akan berakhir pada 2023 mendatang. Namun sampai saat ini pihaknya belum mencari pembeli di dalam negeri. "Nanti mau kita coba klarifikasi, mau diskusi dulu konteksnya bagaimana," kata dia.
Di sisi lain, BPH Migas juga telah mendorong percepatan pembangunan proyek jaringan pipa transmisi gas trans Kalimantan dengan memasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasalnya dengan masuknya proyek pipa gas trans Kalimantan sebagai PSN akan mempermudah membangun infrastruktur gas tersebut.
"Izin akan lebih mudah, kemudian pembebasan lahan juga lebih mudah karena ini untuk mendukung infrastruktur energi Ibu Kota Baru," kata dia.
Tidak hanya itu, proyek tersebut juga telah didorong masuk dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun pembangunan jaringan pipa transmisi gas yang akan membentang dari Bontang-Banjarmasin-Palangkaraya hingga Pontianak tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp35 triliun.
Rinciannya, untuk investasi onshore per 1 kilometer berkisar USD30.000-40.000. Sedangkan pipa offshore berkisar USD50.000-USD 60.000 per kilometer. "Itu tergantung panjang dan diameter pipanya. Asumsinya Rp35 triliun," ungkapnya.
(fjo)
Lihat Juga :
