Jiwasraya Akan Gunakan Skema B to B untuk Lunasi Kewajiban

JAKARTA - Komisi XI DPR mengungkapkan strategi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam memperoleh pendanaan untuk melunasi tunggakan polis yang jatuh tempo untuk periode Oktober-Desember 2019 senilai Rp12,4 triliun.

Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto, mengungkapkan bahwa Jiwasraya akan menyelesaikan kewajiban kepada nasabahnya dengan mengandalkan strategi business to business (b to b). Melalui skema ini, Jiwasraya berpeluang menerima dana segar sebesar Rp13 triliun.

"Jadi ini bukan (menggunakan dana) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi dengan b to b, kira-kira seperti itu," terang Dito di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menjelaskan, Jiwasraya akan mendapat dana sekitar Rp7 triliun dari investor yang menanamkan dana melalui anak usaha yakni PT Jiwasraya Putra. Kedua, perseroan juga direncanakan mendapat aliran dana melalui pembantukan holding BUMN Asuransi sebesar Rp5 triliun.

Kemudian, Jiwasraya akan mendapat dana sekitar Rp1 triliun melalui bisnis produk-produk asuransi, dengan menggandeng perusahaan reasuransi atau financial reasuransi (Finre). Reasuransi merupakan sistem mengasuransikan produk asuransi itu sendiri.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada investor pasti yang bakal menanamkan dana di Jiwasraya. Perseroan memang tengah menggelar uji tuntas alias due diligence terhadap lima calon investor yang terdiri dari empat investor luar negeri dan satu dalam negeri.

Soal dana dari pembentukan holding sektor asuransi, hingga saat ini masih cenderung jalan di tempat. Terakhir, Kementerian BUMN menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero) menjadi induk holding BUMN Asuransi dari sebelumnya ditunjukk PT Jasa Raharja (Persero) menjadi induk holding.

"Jadi lewat reasuransi, holding, sama Jiwasraya Putra. Tambah plus satu lagi, cari dana yang lain. Mudah-mudahan bulan Januari kalau investor sudah masuk, sehingga bisa diselesaikan secara bertahap," katanya.