Indeks E-Commerce Indonesia Masih Rendah
Indeks E-Commerce Indonesia Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Di tengah euforia perkembangan belanja online di Tanah Air, ternyata peringkat indeks e-commerce Indonesia masih terbilang rendah. Data The UNCTAD B2C E-commerce Index 2019 menyebutkan Indonesia berada diposisi ke-84 dari 152 negara.
Indeks e-commerce ini merupakan penilaian terkait kesiapan dan keuntungan sebuah negara dalam era industri e-commerce. Posisi tersebut menunjukkan bahwa bisnis e-commerce di Tanah Air belum terlalu siap karena kurangnya dukungan pola kebiasaan bertransaksi melalui internet serta terbatasnya infrastruktur.
Salah satu poin penilaian United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) adalah penggunaan internet oleh individu. Di Indonesia, poin penggunaan internet secara individu hanya 40. Sedangkan untuk penggunaan internet menggunakan akun hanya 49. Sebagai perbandingan, Belanda yang menduduki peringkat pertama indeks e-commerce memiliki poin untuk kedua penilaian tersebut masing-masing 95 dan 100.
Terkait keamanan server internet, Indonesia hanya mendapatkan nilai 64 dan nilai realibilitas pengiriman hanya 48. Dengan demikian, indek Indonesia hanya mencapai 50,1 poin. Jika dibandingkan dengan indeks 2018 yang berada pada peringkat ke-90, tahun ini posisi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup, meskipun tidak signifikan.
Data UNCTAD juga mengungkap pengguna jasa e-commerce Indonesia yang hanya 33% dari total seluruh pengguna internet. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan e-commerce hanya 10% dari populasi. Selain itu, rata-rata usia orang yang memanfaatkan jasa e-commerce berusia 15 tahun ke atas.
Untuk tingkat Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dalam Indeks E-commerce. Juara pertama di Asia adalah Singapura, diikuti Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, Vietnam, Mongolia, dan India. Singapura tetap menjadi juara di Asia karena wilayah negara tersebut kecil dan dukungan infrastruktur yang sudah kuat serta merata.
Aadapun Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga kesiapan infrastruktur server internet dan teknologi sangat kurang. Ditambah lagi, luasnya wilayah Indonesia menjadikan infrastruktur pengiriman produk juga terkendala.
Indeks e-commerce yang diterbitkan oleh Badan PBB untuk UNCTAD itu bertujuan untuk mengukur kesiapan ekonomi suatu negara untuk mendukung belanja online. Indeks tersebut terdiri dari empat indikator yang berkaitan dengan belanja online, mulai dari penggunaan internet, pengguna internet berbasis akun, keamanan server internet, dan realibilitas pengiriman.
"UNCTAD menemukan Belanda sebagai negara paling siap untuk meningkatkan kesiapan dalam bisnis e-commerce. Negara-negara Eropa pun mendominasi pada 10 besar, selain Singapura dan Australia," demikian keterangan UNCTAD.
Belanda pada peringkat pertama indeks e-commerce dengan nilai 96,4, disusul Swis (95,5), Singapura (95,1), Finlandia (94,4), dan Inggris (94,4). Denmark menduduki posisi ke-enam dengan 94,2, disusul Norwegia (93,4), Irlandia (93,3), Jerman (92,9), dan Australia (91,8).
UNCTAD juga menyatakan bahwa 1,3 miliar orang atau seperempat dari total penduduk bumi berusia di atas 15 tahun berbelanja secara daring. “Pembeli daring naik sekitar 12% dibandingkan tahun 2016. Namun, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara daring jauh lebih rendah di negara dengan pendapatan kecil,” ungkap UNCTAD.
Dalam daftar 10 negara berkembang dalam indeks e-commerce diwakili oleh Singapura (3), Hong Kong (15), Korea Selatan (19), Uni Emirat Arab (28), Malaysia (34), Iran (42), Qatar (47), Thailand (48), Arab Saudi (49, dan Turki (71). “Adanya kesenjangan antara negara yang memiliki kesiapan tinggi dan rendah menjadi perhatian bagaimana mewujudkan ekonomi digital yang inklusif untuk banyak orang, bukan hanya segelintir pihak saja,” demikian keterangan UNCTAD.
Untuk itu, UNCTAD menyatakan perlunya peningkatan kesiapan untuk mendukung industri e-commerce secara global. "Bukan hanya faktor koneksi internet, tetapi faktor lainnya seperti pengiriman barang," demikian keterangan UNCTAD.
Sementara itu, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan literasi digital. Hal ini diperlukan agar pengunaan internet bisa lebih positif.
“Di sisi lain pemerintah juga masih diperlukan peran besarnya dari sisi infrastruktur internet. Meski perannya sudah relatif baik namun masih perlu ditingkatkan,” ujar dia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia dalam mendukung pasar e-commerce. “Saat ini kita masih terus meningkatkan ribuan kilometer fiber optik yang harus kita bangun," kata Johnny belum lama ini.
Menurut Johnny, pemerintah selama lima tahun terakhir telah bekerja keras dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan digital. Ketersediaan infrastruktur tersebut penting karena saat ini sedang terjadi transformasi di segala bidang dari dunia fisik ke digital.
Di bagian lain, kajian yang dilaksanakan Bain & Company dan Facebook memproyeksikan belanja e-commerce di Asia Tenggara akan meningkat. Mereka memprediksi belanja online akan meningkat USDUSD125 miliar pada 2018 akan meningkat menjadi USD390 miliar pada 2025. Dari temuan tersebut, konsumen di Asia Tenggara telah menggunakan internet sebagai pola untuk belanja.
Kini, fokus utama adalah membangun loyalitas dan pertumbuhan brand. Itu dibuktikan dengan 45% responden pada kajian tersebut sangat memperhatikan brand atau pun produk. Sedangkan 25% responden kerap membeli produk karena adanya program reward. Sedangkan 20% menyatakan keinginan untuk berbelanja daring lagi.
"Merek menjadi penyelamat dan pembentukan ulang marketing dalam perdagangan harus disinkronisasi," kata Praneeth Yendamuri, peneliti di Bain & Company, dilansir Business Insider. "Perusahaan harus melatih otot untuk menjamin belanja online harus memberikan pengalaman bagi pelanggan digital," ujarnya.
Mengapa Asia Tenggara bisa menjadi pusat bisnis online? Menurt Bain & Company berserta Facebook menyatakan 250 juta warga di Asia telah menjadi konsumen digital pada 2018. Pada 2005, jumlah konsumen digital akan tumbuh menjadi 310 juta. (Andika H Mustaqim/Muh Shamil/Ichsan Amin)
Indeks e-commerce ini merupakan penilaian terkait kesiapan dan keuntungan sebuah negara dalam era industri e-commerce. Posisi tersebut menunjukkan bahwa bisnis e-commerce di Tanah Air belum terlalu siap karena kurangnya dukungan pola kebiasaan bertransaksi melalui internet serta terbatasnya infrastruktur.
Salah satu poin penilaian United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) adalah penggunaan internet oleh individu. Di Indonesia, poin penggunaan internet secara individu hanya 40. Sedangkan untuk penggunaan internet menggunakan akun hanya 49. Sebagai perbandingan, Belanda yang menduduki peringkat pertama indeks e-commerce memiliki poin untuk kedua penilaian tersebut masing-masing 95 dan 100.
Terkait keamanan server internet, Indonesia hanya mendapatkan nilai 64 dan nilai realibilitas pengiriman hanya 48. Dengan demikian, indek Indonesia hanya mencapai 50,1 poin. Jika dibandingkan dengan indeks 2018 yang berada pada peringkat ke-90, tahun ini posisi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup, meskipun tidak signifikan.
Data UNCTAD juga mengungkap pengguna jasa e-commerce Indonesia yang hanya 33% dari total seluruh pengguna internet. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan e-commerce hanya 10% dari populasi. Selain itu, rata-rata usia orang yang memanfaatkan jasa e-commerce berusia 15 tahun ke atas.
Untuk tingkat Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dalam Indeks E-commerce. Juara pertama di Asia adalah Singapura, diikuti Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, Vietnam, Mongolia, dan India. Singapura tetap menjadi juara di Asia karena wilayah negara tersebut kecil dan dukungan infrastruktur yang sudah kuat serta merata.
Aadapun Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga kesiapan infrastruktur server internet dan teknologi sangat kurang. Ditambah lagi, luasnya wilayah Indonesia menjadikan infrastruktur pengiriman produk juga terkendala.
Indeks e-commerce yang diterbitkan oleh Badan PBB untuk UNCTAD itu bertujuan untuk mengukur kesiapan ekonomi suatu negara untuk mendukung belanja online. Indeks tersebut terdiri dari empat indikator yang berkaitan dengan belanja online, mulai dari penggunaan internet, pengguna internet berbasis akun, keamanan server internet, dan realibilitas pengiriman.
"UNCTAD menemukan Belanda sebagai negara paling siap untuk meningkatkan kesiapan dalam bisnis e-commerce. Negara-negara Eropa pun mendominasi pada 10 besar, selain Singapura dan Australia," demikian keterangan UNCTAD.
Belanda pada peringkat pertama indeks e-commerce dengan nilai 96,4, disusul Swis (95,5), Singapura (95,1), Finlandia (94,4), dan Inggris (94,4). Denmark menduduki posisi ke-enam dengan 94,2, disusul Norwegia (93,4), Irlandia (93,3), Jerman (92,9), dan Australia (91,8).
UNCTAD juga menyatakan bahwa 1,3 miliar orang atau seperempat dari total penduduk bumi berusia di atas 15 tahun berbelanja secara daring. “Pembeli daring naik sekitar 12% dibandingkan tahun 2016. Namun, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara daring jauh lebih rendah di negara dengan pendapatan kecil,” ungkap UNCTAD.
Dalam daftar 10 negara berkembang dalam indeks e-commerce diwakili oleh Singapura (3), Hong Kong (15), Korea Selatan (19), Uni Emirat Arab (28), Malaysia (34), Iran (42), Qatar (47), Thailand (48), Arab Saudi (49, dan Turki (71). “Adanya kesenjangan antara negara yang memiliki kesiapan tinggi dan rendah menjadi perhatian bagaimana mewujudkan ekonomi digital yang inklusif untuk banyak orang, bukan hanya segelintir pihak saja,” demikian keterangan UNCTAD.
Untuk itu, UNCTAD menyatakan perlunya peningkatan kesiapan untuk mendukung industri e-commerce secara global. "Bukan hanya faktor koneksi internet, tetapi faktor lainnya seperti pengiriman barang," demikian keterangan UNCTAD.
Sementara itu, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan literasi digital. Hal ini diperlukan agar pengunaan internet bisa lebih positif.
“Di sisi lain pemerintah juga masih diperlukan peran besarnya dari sisi infrastruktur internet. Meski perannya sudah relatif baik namun masih perlu ditingkatkan,” ujar dia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia dalam mendukung pasar e-commerce. “Saat ini kita masih terus meningkatkan ribuan kilometer fiber optik yang harus kita bangun," kata Johnny belum lama ini.
Menurut Johnny, pemerintah selama lima tahun terakhir telah bekerja keras dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan digital. Ketersediaan infrastruktur tersebut penting karena saat ini sedang terjadi transformasi di segala bidang dari dunia fisik ke digital.
Di bagian lain, kajian yang dilaksanakan Bain & Company dan Facebook memproyeksikan belanja e-commerce di Asia Tenggara akan meningkat. Mereka memprediksi belanja online akan meningkat USDUSD125 miliar pada 2018 akan meningkat menjadi USD390 miliar pada 2025. Dari temuan tersebut, konsumen di Asia Tenggara telah menggunakan internet sebagai pola untuk belanja.
Kini, fokus utama adalah membangun loyalitas dan pertumbuhan brand. Itu dibuktikan dengan 45% responden pada kajian tersebut sangat memperhatikan brand atau pun produk. Sedangkan 25% responden kerap membeli produk karena adanya program reward. Sedangkan 20% menyatakan keinginan untuk berbelanja daring lagi.
"Merek menjadi penyelamat dan pembentukan ulang marketing dalam perdagangan harus disinkronisasi," kata Praneeth Yendamuri, peneliti di Bain & Company, dilansir Business Insider. "Perusahaan harus melatih otot untuk menjamin belanja online harus memberikan pengalaman bagi pelanggan digital," ujarnya.
Mengapa Asia Tenggara bisa menjadi pusat bisnis online? Menurt Bain & Company berserta Facebook menyatakan 250 juta warga di Asia telah menjadi konsumen digital pada 2018. Pada 2005, jumlah konsumen digital akan tumbuh menjadi 310 juta. (Andika H Mustaqim/Muh Shamil/Ichsan Amin)
(nfl)
Explore More