Ini Catatan Dirjen Hubdat Terkait Angkutan Nataru 2019/2020

JAKARTA - Posko Monitoring Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) lintas instansi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan telah berlangsung sejak Kamis (19/12/2019) berakhir hari ini. “Ini adalah pertama kali di dalam Angkutan Nataru kita membuat posko seperti ini,” kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada saat jumpa pers di Posko Monitoring Nataru, Lobby Karsa, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta (6/1/2020).

Dirjen Budi melanjutkan, “Walaupun Posko ini skalanya tidak terlampau besar seperti lebaran, tapi minimal data-data, komunikasi, dan manajemennya membantu kita melakukan pangawasan di beberapa daerah.” Dirjen Budi mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh stakeholder yang bergabung dalam posko terpadu tersebut, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Badan Pengatur Jalan Tol, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Pertamina, Pelni, dan Kepolisian.

“Ini yang pertama kali, sebagai embrio untuk meningkatkan kualitas pelayanan masa mendatang pada Angkutan Nataru 2020/2021,” kata Dirjen Budi. Menurutnya keberadaan posko monitoring ini juga memudahkan pada awak media memeroleh data-data dan informasi, sekaligus sebagai saluran komunikasi, juga evaluasi kinerja selama masa Angkutan Nataru kali ini.

Pada masa Angkutan Nataru tahun ini, ada beberapa hal menonjol yang menjadi catatan. “Yang pertama adalah kecelakaan bus di Pagaralam yang memakan korban jiwa 35 orang,” kata Dirjen Budi. Bus Sriwijaya rute Bengkulu - Palembang mengalami kecelakaan di jurang Tikungan Lematang Indah, Pelang Kenidai, Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Senin (23/12/2019). Hasil evakuasi dan pencarian korban pada hari kedua tercatat total jumlah korban meninggal sebanyak 35 orang dan korban selamat sebanyak 13 orang.

“Menteri Perhubungan meminta kepada saya, harus ada full effort terhadap kecelakaan bus tersebut,” ungkap Dirjen Budi. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, pertama menyangkut infrastrukturnya, berikutnya adalah meningkatkan aspek keselamatan dari angkutan bus. Sebagai tindak lanjut nanti akan ada rapat koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan perubahan, treatment, rekayasa di Turunan Lematang.

“Kemudian catatan berikutnya adalah menyangkut masalah banjir di Tol Japek Km 24, Km 19, dan Tol Cipali Km 136,” ujar Dirjen Budi. Untuk Tol Japek, dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan bersama stakeholder terkait antara lain PT Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek 2, PT Waskita Proyek Cibitung Cilincing, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Wika Proyek KCIC, dan Sinohydro Corporation Limited Proyek KCIC. Rapat koordinasi telah dilakukan pada Jumat sore (3/1/2020) di Kantor Operasional Jasa Marga Cabang Tol Japek.

“Banyak yang tadinya saluran air, kemudian terhambat oleh jalan kerja (proyek),” ungkapnya. “Tadinya saluran air bagus, tapi kemudian ditutup untuk mobilisasi alat berat, material, dan sebagainya,” jelasnya. Dirjen Budi kembali menjelaskan bahwa usai rapat koordinasi telah disepakati pembagian tugas masing-masing pihak, siapa melakukan apa, sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan banjir di Tol Japek.

“Khususnya di Tol Cipali Km 36, sudah kami rapatkan juga antara Kementerian Perhubungan dengan Kepolisian, Pemkab Indramayu, dan Kehutanan, untuk mencari jalan keluarnya,” kata Dirjen Budi.

Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Polres Indramayu dan Pemda Indramayu, sekitar 10 km dari hulu itu ada penambangan galian C. Kemudian ada penyempitan sungai antara hulu dan hilir, sehingga butuh normalisasi dan pengangkatan sedimentasi. Hal ini akan dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung sepanjang 500 meter ke arah hulu dan 500 meter ke hilir.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, kemarin kita juga melakukan pengecekan pada 13 gorong-gorong yang melintas Tol Cipali untuk dilakukan audit juga terkait potensi terjadinya kejadian serupa,” ujarnya.

Berikutnya menyangkut kondisi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, Dirjen Budi mengatakan, “Dua hari yang lalu saya minta kepada penyeberangan di beberapa daerah untuk di hold dulu, manakala cuaca buruk, seperti kemarin di Karimunjawa – Semarang, saya minta jangan diberangkatkan walaupun banyak penumpang yang protes,” ungkapnya.

Menurutnya hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan penyeberangan itu sendiri. Dirinya juga meminta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat yang di wilayahnya terdapat transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan, bersama syahbandar setempat untuk berani menunda keberangkatan kapal apabila terjadi cuaca buruk yang ekstrim.

“Satu hal lagi yang menjadi catatan saya adalah tentang angkutan penyeberangan di wilayah Nusa Tenggara Timur,” kata Dirjen Budi. Menurutnya angkutan penyeberangan di wilayah NTT terdapat kecenderungan, dimana jumlah penumpang pejalan kaki lebih banyak daripada kendaraan, bahkan ada satu kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang semua, tidak ada satu pun kendaraan yang diangkut.

“Kita akan antisipasi untuk tahun-tahun ke depan, yang mungkin akan merubah pola atau skema, dengan memberikan banyak pelayanan kapal penyeberangan, terutama pada wilayah yang mayoritas merayakan natal,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Hengki Angkasawan; Sesditjen Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono; Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal; serta pejabat terkait lainnya.