Dititipkan Kelola Lahan Perhutanan Sosial, Kemenkop dan UKM Gandeng Startup

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng sejumlah startup (e-commerce platform) sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Tujuannya agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.

"Kami di Kemenkop dan UKM dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, dimana pemerintah membagikan HGU (Hak Guna Usaha) per KK menerima 2 hektare selama 25 tahun. Saat ini sudah dibagikan hampir 4 juta hektar dari total 13,7 juta hektar. Mereka akan kita dorong dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis," kata Menkop dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sambung dia menerangkan, tertarik bekerja sama dengan berbagai startup untuk membuat bisnis model agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis. "Para startup ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap startup ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial," paparnya.

Menkop dan UKM mengatakan sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari offtaker dan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan market/pasar.

"Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman startup apa yang diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan," jelas Menkop dan UKM.

Para startup yang diundang menyatakan siap bekerjasama dengan Kemenkop dan UKM, sekaligus menjadi offtaker dari produksi yang dihasilkan para petani penggarap pemanfaatan hutan sosial.

"Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya," ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.

Astri menambahkan para startup ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor, karena tak hanya di dalam negeri saja, namun negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal dan sebagainya.

CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan starup di sektor pertanian.

"Sebagai startup yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demandnya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak," ujar Arif.

CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar. "Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor," tambah Farid.