Investasi Asing di Bandara Perkuat Jaringan Bisnis Penerbangan

JAKARTA - Pemerintah kini gencar menawarkan pengelolaan bandara tidak hanya kepada BUMN namun juga asing. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan kompetisi dalam pengelolaan bandara di dalam negeri namun juga akan memperkuat jaringan bisnis dan investasi maskapai asing.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau Asosiasi Perusahaan penerbangan (Inaca) Denon Prawira Atmaja menyatakan mendukung langkah pemerintah membuka seluas-luasnya kepada BUMN maupun swasta asing berinvestasi dalam pengembangan dan pengelolaan bandara di dalam negeri.

Dia mengharapkan, keterbukaan tersebut akan dibarengi dengan penambahan rute-rute baru penerbangan, termasuk jaringan penerbangan asing dari dan menuju Indonesia.

“Kita akan selalu mendukung langkah pemerintah terkait investasi dan pengelolaan bandara kepada swasta asing maupun BUMN, yang jelas langkah ini bisa memperkuat jaringan bisnis penerbangan kita. Saya kira pemerintah sudah memikirkan ini dengan matang,” ungkapnya kepada SINDO di Jakarta, Selasa (14/1/2019).

Sebagai informasi, pemerintah telah membuka masuknya investasi asing pada pengelolaan bandara di dalam negeri. Sebelumnya pengelolaan bandara di dalam negeri dilakukan oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II serta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal perhubungan Udara melalui Unit Pelaksana Bandar Udara.

Salah satunya yang sudah terwujud adalah penetapan Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) yang menjadi pemenang lelang Proyek Pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Konsorsium CAS beranggotakan PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan meliputi merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, udara, dan pendukung. Selain itu, mengoperasikan bandara Komodo selama masa kerja sama selama 25 tahun, dan memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara Komodo selama masa kerja sama.

Pada saat masa kerja sama berakhir, Badan Usaha wajib Menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara Komodo kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nilai investasi pengelolaan Bandara Komodo mencapai Rp1,2 triliun.

Bandara Hang Nadim Siap Dilelang

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan bandara Hang Nadim Batam PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II siap menyatakan ikut dalam proses tender. PT Angkasa Pura I misalnya telah membentuk konsorsium bersama Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya (Wika) (Persero) Tbk untuk mengikuti seleksi pengelolaan Bandara Hang Nadim, Batam melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian konsorsium yang dilakukan oleh Direktur Utama AP I Faik Fahmi, Presiden & CEO IIAC Koo Bon Hwan, serta Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana di Jakarta pada Senin (13/1) malam.

Faik Fahmi menjelaskan, pihaknya optimistis konsorsium ini berpeluang besar untuk mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan Bandara Hang Nadim. Selain pengalaman AP I sebagai operator bandara di Indonesia, konsorsium ini juga diperkuat IIAC yang merupakan operator bandara bertaraf global dan Wijaya Karya yang merupakan salah satu BUMN konstruksi terbaik di tanah air.

"Kerja sama ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sekaligus menegaskan komitmen AP I untuk memperluas jaringan pengelolaan bandara di Indonesia," ungkap Faik di sela acara penandatanganan perjanjian konsorsium ketiga perusahaan.

Lebih lanjut, Faik mengungkap, alasan ketiga perusahaan sepakat bersama mengikuti lelang pengelolaan Bandara Hang Nadim dikarenakan potensi prasarana kebandarudaraan yang besar untuk menjadi hub internasional, baik untuk sektor penumpang maupun kargo.

Sedangkan PT Angkasa Pura II melalui melalui presiden direkturnya, Muhammad Aawaluddin juga menyatakan siap ikut dalam proses tender pengelolaan bandara Hang Nadim, Batam. Namun begitu belum ada kepastian apakah PT AP II akan membentuk konsorsium pada proses tender tersebut. “Yang jelas kita tetap siap,” pungkas Awaluddin.

Bandara Hang Nadim Batam saat ini masih dibawah kewenangan Badan Pengelola Batam. Sedianya pemenang tender untuk bandara ini akan selesai pada pertengahan tahun ini (Juli 2020).