Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin
Jum'at, 17 Januari 2020 - 15:56 WIB
Subsidi Elpiji Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Masyarakat Miskin
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi tabung gas elpiji 3 kg pada awal semester II 2020. Alasannya, karena penyaluran subsidi selama ini tidak tepat sasaran.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan sebagai gantinya maka pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada masyarakat miskin. "Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, saat ini sedang dibahas," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Saat ini, sambung Arifin, pemerintah sedang mengidentifikasi kategori masyarakat miskin. Pendataan kategori masyarakat miskin ini agar penyaluran subsidi dari pemerintah tepat sasaran. Jadi, masyarakat yang tidak tergolong miskin tidak berhak menerima subsidi.
"Jadi identifikasi ini agar yang menerima memang yang berhak dan ini tidak dibatasi. Hanya mereka harus terdaftar dan terintegrasi jadi bisa teridentifikasi untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran subsidi," ujarnya.
Dengan kebijakan ini, nantinya warga yang dianggap mampu oleh pemerintah tidak akan mendapat jatah subsidi. Untuk membeli elpiji 3 kg, warga kategori mampu akan dikenakan harga normal. "Iya dong, berarti kan memang mampu," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Kordinator bidang Kemaritiman dan Inevstasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pencabutan subsidi ini tidak akan merugikan masyarakat.
"Tidak akan ada rencana pemerintah untuk merugikan masyarakat tapi untuk konteks efisiensi. Karena subsidi saat ini tidak efisien," jelasnya.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan sebagai gantinya maka pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada masyarakat miskin. "Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, saat ini sedang dibahas," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Saat ini, sambung Arifin, pemerintah sedang mengidentifikasi kategori masyarakat miskin. Pendataan kategori masyarakat miskin ini agar penyaluran subsidi dari pemerintah tepat sasaran. Jadi, masyarakat yang tidak tergolong miskin tidak berhak menerima subsidi.
"Jadi identifikasi ini agar yang menerima memang yang berhak dan ini tidak dibatasi. Hanya mereka harus terdaftar dan terintegrasi jadi bisa teridentifikasi untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran subsidi," ujarnya.
Dengan kebijakan ini, nantinya warga yang dianggap mampu oleh pemerintah tidak akan mendapat jatah subsidi. Untuk membeli elpiji 3 kg, warga kategori mampu akan dikenakan harga normal. "Iya dong, berarti kan memang mampu," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Kordinator bidang Kemaritiman dan Inevstasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pencabutan subsidi ini tidak akan merugikan masyarakat.
"Tidak akan ada rencana pemerintah untuk merugikan masyarakat tapi untuk konteks efisiensi. Karena subsidi saat ini tidak efisien," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
