Menko Luhut Tolak Tawaran Softbank Danai Pembangunan Kantor Presiden

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah menolak tawaran Softbank untuk mendanai pembangunanan kantor presiden dan pemerintahan di ibu kota baru. Luhut menegaskan, pembiayaan bangunan pemerintahan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang. Kita mau semua itu menggunakan dana APBN," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Terkait Dewan Pengarah untuk ibu kota baru yang terdiri dari Putera Mahkota UEA Pangeran Mohamad Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son, Luhut menjelaskan bahwa tugas mereka salah satunya adalah untuk membangun kepercayaan dari dunia internasional. Presiden, tegas Luhut, tetap sebagai penanggung jawab.

"Peran mereka memberikan saran dan promosi serta yang terpenting adalah untuk membangun trust atau kepercayaan dari dunia internasional," jelasnya.

Dia menegaskan kembali, kendati UEA dan Soft Bank sudah berkomitmen menanamkan investasinya di ibu kota baru, segala hal, terutama mengenai persyaratan tetap akan dikendalikan oleh pemerintah dengan dasar saling menguntungkan dan saling menghormati.