Indonesia - Korea Bangun LRT di Bali Senilai Rp5 Triliun
Selasa, 21 Januari 2020 - 20:17 WIB
Indonesia - Korea Bangun LRT di Bali Senilai Rp5 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Nindya Karya, Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND), dan Korea Rail Network Authority (KRNA) untuk pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) ruas bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Adapun nilai investasi proyek tersebut senilai Rp5 triliun dan ditargetkan rampung dalam 1,5 - 2 tahun. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman mengatakan, proyek ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada September 2019 guna meningkatkan arus investasi dari Korea Selatan khususnya di bidang infrastruktur.
"Hanya dalam empat bulan direalisasikan. Kita tahu kualitas infrastruktur Korea Selatan sangat bagus. Kami yakin kerjasama ini akan membantu Indonesia dalam tahap infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Menurut dia, pada periode kedua ini, pembangunan infrastruktur Indonesia masuk ke tahapan yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. "Sekarang infrastruktur fokus pada kualitas yang lebih tinggi karena pembangunan dasar sudah dilakukan pada periode sebelumnya," ungkapnya.
Plt. Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim mengatakan, proyek ini menggunakan skema business to business sehingga tidak menggunakan dana pinjaman. "Tidak ada pinjaman. Kita pasang duit semua. Nindya masuk tanggungan, dia masuk tanggungan juga," ujarnya.
Haedar melanjutkan, proyek sepanjang 3,5 kilometer ini membentang dari kawasan Kuta menuju Bandara Ngurah Rai. Namun, dia belum bisa merinci komposisi investasi dari tiap pihak karena belum melakukan penandatanganan kerja sama dengan Angkasa Pura (AP) sebagai tuan rumah.
"Kami akan buat stasiun bawah tanah karena AP minta itu agar menjadi sentral check-in seluruh penumpang untuk mengurangi kepadatan parkir di bandara," jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangunan LRT ini ditargetkan bisa dimulai pertengahan tahun 2020. "Paling lama tiga bulan setelah tanda tangan MoU dengan Angkasa Pura, kita mulai FS (Feasibility Study). Kita usahakan tahun ini sudah mulai konstruksi," ungkapnya.
Sementara itu, Executive Director (KRNA) Son Byeong Doo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan bisa meningkatkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan investasi. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini," tuturnya.
Adapun nilai investasi proyek tersebut senilai Rp5 triliun dan ditargetkan rampung dalam 1,5 - 2 tahun. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman mengatakan, proyek ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada September 2019 guna meningkatkan arus investasi dari Korea Selatan khususnya di bidang infrastruktur.
"Hanya dalam empat bulan direalisasikan. Kita tahu kualitas infrastruktur Korea Selatan sangat bagus. Kami yakin kerjasama ini akan membantu Indonesia dalam tahap infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Menurut dia, pada periode kedua ini, pembangunan infrastruktur Indonesia masuk ke tahapan yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. "Sekarang infrastruktur fokus pada kualitas yang lebih tinggi karena pembangunan dasar sudah dilakukan pada periode sebelumnya," ungkapnya.
Plt. Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim mengatakan, proyek ini menggunakan skema business to business sehingga tidak menggunakan dana pinjaman. "Tidak ada pinjaman. Kita pasang duit semua. Nindya masuk tanggungan, dia masuk tanggungan juga," ujarnya.
Haedar melanjutkan, proyek sepanjang 3,5 kilometer ini membentang dari kawasan Kuta menuju Bandara Ngurah Rai. Namun, dia belum bisa merinci komposisi investasi dari tiap pihak karena belum melakukan penandatanganan kerja sama dengan Angkasa Pura (AP) sebagai tuan rumah.
"Kami akan buat stasiun bawah tanah karena AP minta itu agar menjadi sentral check-in seluruh penumpang untuk mengurangi kepadatan parkir di bandara," jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangunan LRT ini ditargetkan bisa dimulai pertengahan tahun 2020. "Paling lama tiga bulan setelah tanda tangan MoU dengan Angkasa Pura, kita mulai FS (Feasibility Study). Kita usahakan tahun ini sudah mulai konstruksi," ungkapnya.
Sementara itu, Executive Director (KRNA) Son Byeong Doo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan bisa meningkatkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan investasi. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini," tuturnya.
(ind)
Lihat Juga :
