Tak Mau Sekadar Seremoni, Panja Jiwasraya Percepat Rencana Kerja
Senin, 27 Januari 2020 - 14:24 WIB
Tak Mau Sekadar Seremoni, Panja Jiwasraya Percepat Rencana Kerja
A
A
A
JAKARTA - Anggota Panja Jiwasraya Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menyampaikan rencana Panja Jiwasraya selanjutnya. Besok (28/1) pihaknya siap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar industri asuransi dan ahli pasar modal. Ini untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran terkait skema jasa asuransi dan pasar modal.
"Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dimana letak maladministrasi tata kelola Jiwasraya," ujar Baidowi di Jakarta, Senin (27/1/2020).
Berikutnya hari Rabu (29/1) DPR akan mengundang menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya untuk mengetahui persoalan secara detil dan skema yang dilakukan terkait pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.
"Jika dalam beberapa kesempatan pemerintah menargetkan pengembalian uang nasabah memakan waktu empat tahun, bagaimana skemanya? Apakah tidak bisa dipercepat?," tukasnya.
Berikutnya Panja juga akan mengundang direksi yang lama, bahkan yang ditahan pun akan diupayakan untuk didatangkan melalui berkoordinasi dengan komisi terkait. Sekaligus juga akan memanggil menteri BUMN sebelumnya untuk mengungkap persoalan agar tidak saling menyalahkan.
"Setelah itu, panja akan mendengarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akuntan publik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," ujarnya.
Hal ini yang dilakukan dalam waktu cepat untuk meyakinkan publik bahwa Panja tidak sekadar seremonial. "Bahkan dalam sebagian rapat kami upayakan terbuka sehingga bisa dipantau," pungkasnya.
"Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dimana letak maladministrasi tata kelola Jiwasraya," ujar Baidowi di Jakarta, Senin (27/1/2020).
Berikutnya hari Rabu (29/1) DPR akan mengundang menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya untuk mengetahui persoalan secara detil dan skema yang dilakukan terkait pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.
"Jika dalam beberapa kesempatan pemerintah menargetkan pengembalian uang nasabah memakan waktu empat tahun, bagaimana skemanya? Apakah tidak bisa dipercepat?," tukasnya.
Berikutnya Panja juga akan mengundang direksi yang lama, bahkan yang ditahan pun akan diupayakan untuk didatangkan melalui berkoordinasi dengan komisi terkait. Sekaligus juga akan memanggil menteri BUMN sebelumnya untuk mengungkap persoalan agar tidak saling menyalahkan.
"Setelah itu, panja akan mendengarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akuntan publik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," ujarnya.
Hal ini yang dilakukan dalam waktu cepat untuk meyakinkan publik bahwa Panja tidak sekadar seremonial. "Bahkan dalam sebagian rapat kami upayakan terbuka sehingga bisa dipantau," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
