Kukuhkan Akuikansi, Menteri Edhy Minta Kadis Perikanan Kritik KKP
Kukuhkan Akuikansi, Menteri Edhy Minta Kadis Perikanan Kritik KKP
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Kepala Dinas Perikanan Seluruh Indonesia (Akuikansi). Asosiasi ini dibentuk sebagai ajang kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan stakeholder daerah.
"Ini pertama kali dan saya yakin ini bentuk keseriusan KKP dalam mendukung terbentunya asosiasi ini. Supaya teman-teman kepala dinas kompak dan solid. Berani mengkritik KKP," kata Edhy dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen Perikanan Budidaya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/1/2020).
Edhy meminta kepada jajaran Kepala Dinas Perikanan kabupaten dan provinsi se-tanah air untuk tidak segan-segan memberi masukan, bahkan menyampaikan kritik membangun untuk kemajuan dunia perikanan. "Tolong ingatkan kami di forum, jangan sampai kami terlena di atas," tegasnya.
Dia juga berharap agar Akuikansi dapat mendukung penuh semua program KKP, terutama program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan petani ikan serta pengolahan hasil perikanan.
Tidak hanya kepada para kepala dinas, Edhy mengajak seluruh peserta Rakernis yang terdiri dari bupati dan wali kota serta jajaran KKP untuk berani mengutarakan apa pun untuk perbaikan di bidang kelautan dan perikanan. "Di KKP kami berlakukan, siapa yang berani kritik menteri naik jabatan," tukasnya.
Sebab, kata dia, secara prinsip dalam sebuah organisasi modern keterbukaan adalah hal yang utama. Termasuk dalam menyampaikan sebuah kritik. Menurut Edhy, ketimbang menyampaikan protes melalui media sosial atau melalui surat kaleng, alangkah lebih baiknya jika kritik itu disampaikan dalam forum terbuka seperti Rakernis ini.
Dia berharap, Rakernis yang akan berlangsung hingga 30 Januari dapat menghasilkan keputusan kongkret di bidang budidaya perikanan karena perikanan adalah milik semua, dari kabupaten hingga pusat. "Tidak ada yang paling kuat di sini. Mari kita bersatu membangun sektor ini. Sektor yang paling mudah ditingkatkan," tegasnya.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, menurut Edhy, hanya meminta dirinya untuk fokus dalam satu sektor yaitu budidaya udang. Padahal dalam rapat terbatas, dia telah mempresentasikan sedikitnya 15 program kelautan dan perikanan, seperti penyederhana birokrasi, SDM, vokasi, produksi, penyederhanaan izin di perikanan tangkap, menghitung ulang kapasitas kapal-kapal tangkap, juga menghitung kembali kapal angkut. "Pak Presiden hanya minta satu saja yang harus dibuktikan. Saya minta (budidaya) udang dihidupkan," ujarnya.
Bertolak dari situ, Edhy meminta semua pihak dari pusat sampai daerah untuk bahu membahu merealisasikan arahan Jokowi ini. Sebab dia yakin KKP tidak akan bisa maksimal bekerja tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. "Ini tantangan besar. Saya harap rakernis ini menghasilkan terobosan," tandasnya.
"Ini pertama kali dan saya yakin ini bentuk keseriusan KKP dalam mendukung terbentunya asosiasi ini. Supaya teman-teman kepala dinas kompak dan solid. Berani mengkritik KKP," kata Edhy dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen Perikanan Budidaya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/1/2020).
Edhy meminta kepada jajaran Kepala Dinas Perikanan kabupaten dan provinsi se-tanah air untuk tidak segan-segan memberi masukan, bahkan menyampaikan kritik membangun untuk kemajuan dunia perikanan. "Tolong ingatkan kami di forum, jangan sampai kami terlena di atas," tegasnya.
Dia juga berharap agar Akuikansi dapat mendukung penuh semua program KKP, terutama program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan petani ikan serta pengolahan hasil perikanan.
Tidak hanya kepada para kepala dinas, Edhy mengajak seluruh peserta Rakernis yang terdiri dari bupati dan wali kota serta jajaran KKP untuk berani mengutarakan apa pun untuk perbaikan di bidang kelautan dan perikanan. "Di KKP kami berlakukan, siapa yang berani kritik menteri naik jabatan," tukasnya.
Sebab, kata dia, secara prinsip dalam sebuah organisasi modern keterbukaan adalah hal yang utama. Termasuk dalam menyampaikan sebuah kritik. Menurut Edhy, ketimbang menyampaikan protes melalui media sosial atau melalui surat kaleng, alangkah lebih baiknya jika kritik itu disampaikan dalam forum terbuka seperti Rakernis ini.
Dia berharap, Rakernis yang akan berlangsung hingga 30 Januari dapat menghasilkan keputusan kongkret di bidang budidaya perikanan karena perikanan adalah milik semua, dari kabupaten hingga pusat. "Tidak ada yang paling kuat di sini. Mari kita bersatu membangun sektor ini. Sektor yang paling mudah ditingkatkan," tegasnya.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, menurut Edhy, hanya meminta dirinya untuk fokus dalam satu sektor yaitu budidaya udang. Padahal dalam rapat terbatas, dia telah mempresentasikan sedikitnya 15 program kelautan dan perikanan, seperti penyederhana birokrasi, SDM, vokasi, produksi, penyederhanaan izin di perikanan tangkap, menghitung ulang kapasitas kapal-kapal tangkap, juga menghitung kembali kapal angkut. "Pak Presiden hanya minta satu saja yang harus dibuktikan. Saya minta (budidaya) udang dihidupkan," ujarnya.
Bertolak dari situ, Edhy meminta semua pihak dari pusat sampai daerah untuk bahu membahu merealisasikan arahan Jokowi ini. Sebab dia yakin KKP tidak akan bisa maksimal bekerja tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. "Ini tantangan besar. Saya harap rakernis ini menghasilkan terobosan," tandasnya.
(ind)
Explore More