Erick Thohir Beri Sinyal Skema Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Ditolak Panja
Erick Thohir Beri Sinyal Skema Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Ditolak Panja
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal skema penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), khususnya soal pengembalian dana nasabah tidak mendapatkan restu dari Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR RI. Hal ini setelah Erick mengutarakan hal yang berbeda terkait dengan kepastian waktu, kapan dana nasabah dikembalikan.
Padahal Erick di awal rapat Panja Jiwasraya mengatakan, pembayaran awal nasabah bisa dilakukan akhir Maret 2020. Ini apabila DPR menyetujui skema penyelamatan Jiwasraya melalui holding dan recovery aset. Namun Ia menarik kembali pernyataan tersebut.
“Saya tidak bilang begitu (pengembalian dana nasabah Maret 2020). Pasti yang namanya Panja ada beberapa kali, tapi paling tidak kemauan Panja perlindungan kepada nasabah menjadi prioritas utama dan opsinya harus mulai jalan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Lalu, apakah skema yang diajukan oleh BUMN ditolak DPR, Erick enggan menjawab dengan tegas. Dia hanya bilang, bahwa rapat Panja ini masih permulaan dan masih banyak rapat selanjutnya. “Intinya kalau terlalu detail itu bukan domain semua pihak, yang penting perlindungan nasabah dan langkah solutif untuk nasabah akan dilakukan dan itu salah satunya di Maret. Yang penting nasabah dapat kepastian, itu saja,” jelasnya.
Sebelum rapat, Erick menyatakan secara tegas pengembalian dana nasabah Jiwasraya bisa dilakukan akhir Maret 2019. Namun hal ini jika konsep penyelamatan bisa disetujui Panja. “Dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya, kami akan berupaya selesaikan. Mulai pembayaran awal di akhir Maret, kalau bisa lebih cepat kita lakukan," katanya.
“Tapi dalam konteks pembicaraan hari ini, akhir Maret mulai ada pembayaran kalau konsep yang kita paparkan secara tertutup itu bisa disetujui (Panja Jiwasraya),” lanjut Erick.
Usai rapat, Panja Jiwasraya pun tak banyak bicara. Ketua Panja Jiwasraya, Aria Bima juga langsung meninggalkan para media yang menunggu tanpa memberikan pernyataan.
Sementara Wakil Ketua Panja Jiwasraya Fraksi Nasdem, Martin Manurung, menjelaskan bahwa skema yang disiapkan Erick Thohir tak bisa dijalankan begitu saja. Panja Jiwasraya pun perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan panja lainnya di Komisi III dan XI.
“Sebenarnya kementerian atau pemerintah sudah menyiapkan jalan penyelesaian, tapi jalan penyelesaian ini kan masalahnya kompleks, kalau masalah kompleks itu enggak bisa satu jalan, sapu jagat selesai semua, enggak bisa,” kata Martin.
Sayangnya, Martin juga enggan menjelaskan opsi atau skema apa saja yang ditawarkan BUMN untuk penyelamatan Jiwasraya. “Itu belum dulu, ada berbagai skema. Kalau DPR kan tentu melihat mana yang paling feasible, dalam pertimbangan ini disetujui intansi terkait, juga penegakan hukumnya jalan. Semua itu antarpanja harus koordinasi,” tambahnya.
Padahal Erick di awal rapat Panja Jiwasraya mengatakan, pembayaran awal nasabah bisa dilakukan akhir Maret 2020. Ini apabila DPR menyetujui skema penyelamatan Jiwasraya melalui holding dan recovery aset. Namun Ia menarik kembali pernyataan tersebut.
“Saya tidak bilang begitu (pengembalian dana nasabah Maret 2020). Pasti yang namanya Panja ada beberapa kali, tapi paling tidak kemauan Panja perlindungan kepada nasabah menjadi prioritas utama dan opsinya harus mulai jalan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Lalu, apakah skema yang diajukan oleh BUMN ditolak DPR, Erick enggan menjawab dengan tegas. Dia hanya bilang, bahwa rapat Panja ini masih permulaan dan masih banyak rapat selanjutnya. “Intinya kalau terlalu detail itu bukan domain semua pihak, yang penting perlindungan nasabah dan langkah solutif untuk nasabah akan dilakukan dan itu salah satunya di Maret. Yang penting nasabah dapat kepastian, itu saja,” jelasnya.
Sebelum rapat, Erick menyatakan secara tegas pengembalian dana nasabah Jiwasraya bisa dilakukan akhir Maret 2019. Namun hal ini jika konsep penyelamatan bisa disetujui Panja. “Dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya, kami akan berupaya selesaikan. Mulai pembayaran awal di akhir Maret, kalau bisa lebih cepat kita lakukan," katanya.
“Tapi dalam konteks pembicaraan hari ini, akhir Maret mulai ada pembayaran kalau konsep yang kita paparkan secara tertutup itu bisa disetujui (Panja Jiwasraya),” lanjut Erick.
Usai rapat, Panja Jiwasraya pun tak banyak bicara. Ketua Panja Jiwasraya, Aria Bima juga langsung meninggalkan para media yang menunggu tanpa memberikan pernyataan.
Sementara Wakil Ketua Panja Jiwasraya Fraksi Nasdem, Martin Manurung, menjelaskan bahwa skema yang disiapkan Erick Thohir tak bisa dijalankan begitu saja. Panja Jiwasraya pun perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan panja lainnya di Komisi III dan XI.
“Sebenarnya kementerian atau pemerintah sudah menyiapkan jalan penyelesaian, tapi jalan penyelesaian ini kan masalahnya kompleks, kalau masalah kompleks itu enggak bisa satu jalan, sapu jagat selesai semua, enggak bisa,” kata Martin.
Sayangnya, Martin juga enggan menjelaskan opsi atau skema apa saja yang ditawarkan BUMN untuk penyelamatan Jiwasraya. “Itu belum dulu, ada berbagai skema. Kalau DPR kan tentu melihat mana yang paling feasible, dalam pertimbangan ini disetujui intansi terkait, juga penegakan hukumnya jalan. Semua itu antarpanja harus koordinasi,” tambahnya.
(akr)
Explore More