Sri Mulyani Sebut Pengelolaan Dana Desa Belum Kredibel
Sri Mulyani Sebut Pengelolaan Dana Desa Belum Kredibel
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyanyangkan pengelolaan anggaran dana desa yang belum kredibel. Menurut dia, seharusnya orang-orang yang menjabat kepala desa dan mendapat amanat mengelola dana desa memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola anggaran,
Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp70 triliun. Masing-masing desa yang secara keseluruhan mencapai 75.000 desa di Indonesia mendapatkan sekitar Rp900 juta hingga Rp3 miliar untuk mengembangkan potensinya.
Anggaran yang besar ini sayangnya belum dibarengi dengan pengelolaan dana desa yang kredibel. Lantaran, banyak pengaduan yang diterimanya terkait penyelewengan penggunaan dana desa, bahkan muncul banyak desa fiktif yang marak di akhir tahun lalu.
"Setiap desa perlu dipimpin oleh pihak-pihak yang memang punya kapabilitas dalam mengelola anggaran desa. Memang beberapa sarjana yang bagus jadi kepala desa, kalau betul-betul committed, hasilnya sangat amazing," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Sri Mulyani mencontohkan, salah satu desa yang berhasil mengelola anggaran dengan baik adalah Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa ini mampu bertransformasi dan mendapatkan kas daerah dari hasil pengembangan sumber daya lokal.
"Awalnya desa itu cuma punya kas desa Rp20 juta, tapi sekarang menghasilkan Rp15 miliar dari BUMDes. Hanya gara-gara mata air, yang disitu dibersihkan, semua ditata, sekarang jadi instagramable, orang-orang foto pre wedding di situ. Jadi dia dapat penerimaan asli dari desanya," katanya.
Oleh sebab itu, dia menilai jika kepala desa yang menjabat memang benar-benar bertanggung jawab, pasti bisa melakukan perubahan kesejahteraan bagi penduduk desa. Dia ingin, setiap desa bisa memanfaatkan aliran dana desa dengan tepat untuk kemajuan desa tersebut.
"Kalau kita punya punya 75.000 orang bagus ditaruh di desa, that make a lot of change secara fundamental. Sekarang ini dari 75.000 desa, masih 20.000 desa yang miskin dan tertinggal, meski ada yang sudah mandiri dan maju," tandasnya.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp70 triliun. Masing-masing desa yang secara keseluruhan mencapai 75.000 desa di Indonesia mendapatkan sekitar Rp900 juta hingga Rp3 miliar untuk mengembangkan potensinya.
Anggaran yang besar ini sayangnya belum dibarengi dengan pengelolaan dana desa yang kredibel. Lantaran, banyak pengaduan yang diterimanya terkait penyelewengan penggunaan dana desa, bahkan muncul banyak desa fiktif yang marak di akhir tahun lalu.
"Setiap desa perlu dipimpin oleh pihak-pihak yang memang punya kapabilitas dalam mengelola anggaran desa. Memang beberapa sarjana yang bagus jadi kepala desa, kalau betul-betul committed, hasilnya sangat amazing," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Sri Mulyani mencontohkan, salah satu desa yang berhasil mengelola anggaran dengan baik adalah Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa ini mampu bertransformasi dan mendapatkan kas daerah dari hasil pengembangan sumber daya lokal.
"Awalnya desa itu cuma punya kas desa Rp20 juta, tapi sekarang menghasilkan Rp15 miliar dari BUMDes. Hanya gara-gara mata air, yang disitu dibersihkan, semua ditata, sekarang jadi instagramable, orang-orang foto pre wedding di situ. Jadi dia dapat penerimaan asli dari desanya," katanya.
Oleh sebab itu, dia menilai jika kepala desa yang menjabat memang benar-benar bertanggung jawab, pasti bisa melakukan perubahan kesejahteraan bagi penduduk desa. Dia ingin, setiap desa bisa memanfaatkan aliran dana desa dengan tepat untuk kemajuan desa tersebut.
"Kalau kita punya punya 75.000 orang bagus ditaruh di desa, that make a lot of change secara fundamental. Sekarang ini dari 75.000 desa, masih 20.000 desa yang miskin dan tertinggal, meski ada yang sudah mandiri dan maju," tandasnya.
(ven)
Explore More