Rapat APBN di DPR, Menkeu Dicecar Soal Utang, Jiwasraya dan Asabri
Kamis, 30 Januari 2020 - 17:07 WIB
Rapat APBN di DPR, Menkeu Dicecar Soal Utang, Jiwasraya dan Asabri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi dari anggota DPR dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI tentang realisasi APBN tahun 2019 dan outlook perekonomian di tahun 2020 hari ini.
Salah satu pertanyaan dilontarkan Anggota Komisi XI Mustofa yang menilai bahwa ekonomi Indonesia sudah sangat bermasalah. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus BUMN yang tidak sehat, di antaranya Jiwasraya dan Asabri.
"Saya ingin memberikan pertanyaan ke Ibu Sri Mulyani terkait Asabri dan Jiwasraya yang mana belum ada solusi, saya dengar kemarin hasil rapat panja belum ada solusi. Ini gimana ibu menanganinya, karena ini bukan masalah yang ringan, apakah mempengaruhi industri keuangan? Ini agak membingungkan," ujar Mustofa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Selain Mustofa, anggota komisi XI Miskbahun juga memperingatkan Sri Mulyani mengenai utang. Dia beralasan biaya utang terus meningkat. Jika tidak ditangani, kata dia, hal ini bisa mencoreng kinerja Presiden Joko Widodo.
"Jadi masalah ini harus ditangani karena kan Ibu kan Menteri Keuangan terbaik. Kalau terbaik jangan bikin kinerja Joko Widodo tercoreng," cetusnya.
Salah satu pertanyaan dilontarkan Anggota Komisi XI Mustofa yang menilai bahwa ekonomi Indonesia sudah sangat bermasalah. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus BUMN yang tidak sehat, di antaranya Jiwasraya dan Asabri.
"Saya ingin memberikan pertanyaan ke Ibu Sri Mulyani terkait Asabri dan Jiwasraya yang mana belum ada solusi, saya dengar kemarin hasil rapat panja belum ada solusi. Ini gimana ibu menanganinya, karena ini bukan masalah yang ringan, apakah mempengaruhi industri keuangan? Ini agak membingungkan," ujar Mustofa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Selain Mustofa, anggota komisi XI Miskbahun juga memperingatkan Sri Mulyani mengenai utang. Dia beralasan biaya utang terus meningkat. Jika tidak ditangani, kata dia, hal ini bisa mencoreng kinerja Presiden Joko Widodo.
"Jadi masalah ini harus ditangani karena kan Ibu kan Menteri Keuangan terbaik. Kalau terbaik jangan bikin kinerja Joko Widodo tercoreng," cetusnya.
(fjo)
Lihat Juga :
