Mau Ubah Skema Subsidi Elpiji, Pengamat: Pemerintah Panik
Mau Ubah Skema Subsidi Elpiji, Pengamat: Pemerintah Panik
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai rencana pemerintah mengubah skema subsidi elpiji 3 kg dari barang ke orang melalui sistem distribusi tertutup merupakan cerminan kepanikan merespons defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor migas.
Padahal, Komaidi mengatakan, persoalan defisit neraca perdagangan migas bukan hal baru. Defisit sudah terjadi lama saat Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC).
"Ini bukan masalah baru karena sejak Indonesia keluar dari OPEC kita sudah defisit. Tapi di sisi lain pemerintah panik karena berbagai kebijakan seperti mandatori B30, penyerapan minyak KKKS dalam negeri ke Pertamina tetap belum mampu mengurangi impor secara signifikan dan akhirnya memaksa akan menerapkan kebijakan perubahan skema elpji 3 kg," kata dia dalam diskusi bertajuk "Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg", di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Komaidi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak perlu panik merespons defisit neraca perdagangan migas sehingga membuat gaduh di tengah masyarakat. Dia menyarankan, apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, seharus dilakukan kajian secara matang terlebih dulu dan kemudian disosialiasikan kepada masyarakat.
"Memang benar elpiji 75% harus impor tapi kepanikan ini menujukkan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan secara jangka panjang," tandasnya.
Dia mengatakan bahwa ide distribusi elpiji 3 kg tersebut baik untuk diterapkan. Meski begitu pemerintah perlu mematangkan basis data supaya tidak terjadi kesalahan di lapangan.
Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga belum melaporkan kepada parlemen terkait rencana distribusi elpiji secara tertutup tersebut, tapi sudah berwacana secara terbuka sehingga mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Tidak hanya itu, Komaidi juga menilai bahwa kajian terkait distribusi elpiji 3 kg secara tertutup belum matang.
"Secara internal kajian juga belum matang. Niat bagus bisa jadi tidak bagus kalau dilakukan dengan cara tidak baik," tandasnya.
Padahal, Komaidi mengatakan, persoalan defisit neraca perdagangan migas bukan hal baru. Defisit sudah terjadi lama saat Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC).
"Ini bukan masalah baru karena sejak Indonesia keluar dari OPEC kita sudah defisit. Tapi di sisi lain pemerintah panik karena berbagai kebijakan seperti mandatori B30, penyerapan minyak KKKS dalam negeri ke Pertamina tetap belum mampu mengurangi impor secara signifikan dan akhirnya memaksa akan menerapkan kebijakan perubahan skema elpji 3 kg," kata dia dalam diskusi bertajuk "Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg", di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Komaidi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak perlu panik merespons defisit neraca perdagangan migas sehingga membuat gaduh di tengah masyarakat. Dia menyarankan, apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, seharus dilakukan kajian secara matang terlebih dulu dan kemudian disosialiasikan kepada masyarakat.
"Memang benar elpiji 75% harus impor tapi kepanikan ini menujukkan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan secara jangka panjang," tandasnya.
Dia mengatakan bahwa ide distribusi elpiji 3 kg tersebut baik untuk diterapkan. Meski begitu pemerintah perlu mematangkan basis data supaya tidak terjadi kesalahan di lapangan.
Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga belum melaporkan kepada parlemen terkait rencana distribusi elpiji secara tertutup tersebut, tapi sudah berwacana secara terbuka sehingga mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Tidak hanya itu, Komaidi juga menilai bahwa kajian terkait distribusi elpiji 3 kg secara tertutup belum matang.
"Secara internal kajian juga belum matang. Niat bagus bisa jadi tidak bagus kalau dilakukan dengan cara tidak baik," tandasnya.
(fjo)
Explore More