Mau Ubah Skema Subsidi Elpiji, Pengamat: Pemerintah Panik

Kamis, 30 Januari 2020 - 18:35 WIB
Mau Ubah Skema Subsidi...
Mau Ubah Skema Subsidi Elpiji, Pengamat: Pemerintah Panik
A A A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai rencana pemerintah mengubah skema subsidi elpiji 3 kg dari barang ke orang melalui sistem distribusi tertutup merupakan cerminan kepanikan merespons defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor migas.

Padahal, Komaidi mengatakan, persoalan defisit neraca perdagangan migas bukan hal baru. Defisit sudah terjadi lama saat Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC).

"Ini bukan masalah baru karena sejak Indonesia keluar dari OPEC kita sudah defisit. Tapi di sisi lain pemerintah panik karena berbagai kebijakan seperti mandatori B30, penyerapan minyak KKKS dalam negeri ke Pertamina tetap belum mampu mengurangi impor secara signifikan dan akhirnya memaksa akan menerapkan kebijakan perubahan skema elpji 3 kg," kata dia dalam diskusi bertajuk "Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg", di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Komaidi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak perlu panik merespons defisit neraca perdagangan migas sehingga membuat gaduh di tengah masyarakat. Dia menyarankan, apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, seharus dilakukan kajian secara matang terlebih dulu dan kemudian disosialiasikan kepada masyarakat.

"Memang benar elpiji 75% harus impor tapi kepanikan ini menujukkan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan secara jangka panjang," tandasnya.

Dia mengatakan bahwa ide distribusi elpiji 3 kg tersebut baik untuk diterapkan. Meski begitu pemerintah perlu mematangkan basis data supaya tidak terjadi kesalahan di lapangan.

Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga belum melaporkan kepada parlemen terkait rencana distribusi elpiji secara tertutup tersebut, tapi sudah berwacana secara terbuka sehingga mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Tidak hanya itu, Komaidi juga menilai bahwa kajian terkait distribusi elpiji 3 kg secara tertutup belum matang.

"Secara internal kajian juga belum matang. Niat bagus bisa jadi tidak bagus kalau dilakukan dengan cara tidak baik," tandasnya.
(fjo)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran...
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran Beli LPG 3 Kg Pakai KTP
Harga Gas Elpiji Non...
Harga Gas Elpiji Non Subsidi di Maros Naik Rp15 Ribu
Tata Kelola Elpiji Sarat...
Tata Kelola Elpiji Sarat Penyelewengan
LPG Non Subsidi Naik,...
LPG Non Subsidi Naik, Waspadai Eksodus Penggunaan ke LPG 3 Kg
Istana Pastikan Warung...
Istana Pastikan Warung Kelontong Bisa Kembali Jual Gas LPG 3 Kg Hari Ini
Dirut Pertamina: Sekali...
Dirut Pertamina: Sekali Nenteng LPG 3 Kg, Nikmati Subsidi Rp33.750
Berita Terkini
Pasar Keuangan Ambruk...
Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
21 menit yang lalu
BRIN Apresiasi Program...
BRIN Apresiasi Program Konservasi Astra Agro Dukung Target Biodiversitas
44 menit yang lalu
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Mager di Rp2,73 Juta per Gram, Berikut Rinciannya
1 jam yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Program CID
2 jam yang lalu
BUMN Mulai Pangkas Anak...
BUMN Mulai Pangkas Anak Usaha, dari Pupuk Indonesia sampai PLN
2 jam yang lalu
WYCE Targetkan Penjualan...
WYCE Targetkan Penjualan 100.000 Boks pada Tahun Pertama
2 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved