KKP Jadikan Perikanan Budidaya Ujung Tombak Perekonomian Rakyat

MUSI RAWAS - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadikan subsektor perikanan budidaya sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Ini dilakukan lantaran subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"KKP akan mendukung sepenuhnya pengembangan budidaya melalui kolaborasi antara DPR, Pemda dan stakeholders terkait. Saya pastikan program KKP akan diarahkan secara langsung pada pembudidaya dan fokus pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah pendapatan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kamis (30/1/2020).

Pernyataan Slamet ini disampaikan menanggapi permintaan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, hari ini, agar KKP fokus menggenjot produksi budidaya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Daniel mengatakan, subsektor ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Bahkan jika digarap maksimal, nilai ekonominya bisa melebihi sektor migas.

Menurut Slamet Soebjakto, kontribusi kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, bagi pengembangan produksi perikanan budidaya memang cukup besar khususnya untuk komoditas unggulan ikan air tawar seperti nila, lele dan patin. Dia juga mengamini besarnya potensi perikanan budidaya ini.

Kata Slamet, program-program seperti Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), budidaya bioflok, dukungan induk dan benih, minapadi dan rehabilitasi kawasan/kolam telah secara nyata mampu memperbaiki struktur ekonomi masyarakat, utamanya peningkatan daya beli dan pendapatan.

Sebagai gambaran angka NTPi tahun 2019 tercatat 102,09 atau naik dibanding tahun 2018 yang mencapai 100,80. Begitupula rata-rata pendapatan naik dari semula Rp3,38 juta per bulan menjadi Rp3,62 juta per bulan.

"Kami sangat menyadari pentingnya dukungan dari seluruh stakeholders, utamanya dukungan politik dari Komisi IV DPR RI, utamanya terkait regulasi dan penganggaran. Kami berharap sub sektor perikanan budidaya jadi prioritas kebijakan nasional, sehingga sumber dukungan akan berasal dari seluruh lintas sektor terkait," imbuh Slamet.

Slamet juga memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong investasi antara lain melalui harmonisasi dan review terhadap berbagai aturan (Permen KP) yang dinilai menghambat ruang gerak iklim usaha.

Ia menyebut, ada sekitar 29 Permen KP yang saat ini sedang dilakukan proses review. KKP juga tengah melakukan upaya reformasi birokrasi, dalam hal ini perijinan yang lebih ramah terhadap investasi. Upaya ini, kami harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. "Jadi intinya, saat ini Pemerintah akan berada digarda paling depan untuk menjamin keberpihakan kepada para pelaku perikanan," pungkas Slamet.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan panen ikan di kolam air deras yang merupakan salah satu potensi besar di Kabupaten Musi Rawas. KKP juga memberikan dukungan langsung kepada para pembudidaya ikan dengan total nilai Rp418.850.000. Nilai tersebut antara lain dukungan benih ikan patin 100.000 ekor, 50 paket calon induk ikan lele, 200 ribu benih ikan nila, 10 ton pakan ikan mandiri, 1 paket budidaya ikan sistem bioflok.