Realisasi APBN 2019 Disebut Tak Gambarkan Jokowi Pekerjakan Menkeu Terbaik
Realisasi APBN 2019 Disebut Tak Gambarkan Jokowi Pekerjakan Menkeu Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 disebut seakan tidak menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempekerjakan sosok Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang disebut-sebut sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyayangkan kondisi realisasi perekononian dimana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan oleh Presiden.
Menurut Misbakhun, dari laporan SMI soal realisasi APBN 2019, dapat terlihat bahwa banyak yang berjalan di luar skenario yang direncanakan. Padahal, kemungkinan Presiden Jokowi mampu meninggalkan legacy baik di periode kedua pemerintahannya, akan sangat tergantung dengan implementasi rencana perekonomian.
"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Karena realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun di hadapan Menteri SMI dalam rapat dengan Komisi XI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Sebagai anggota Golkar yang merupakan pendukung dan pengusung Jokowi, Misbakhun mengaku dirinya tak rela bila Jokowi mendapat malu akibat buruknya kinerja perekonomian.
"Saya tidak ingin Pak Jokowi sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukan Pak Jokowi. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," bebernya.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7% dibandingkan capaian tahun 2018. Masalahnya, Misbakhun menyatakan bahwa terjadi defisit penerimaan pajak dari target Rp1.577 triliun yang hanya tercapai Rp1.331 triliun, alias ada spread hingga Rp246 triliun.
Defisit ini yang memberikan tekanan kepada defisit anggaran secara keseluruhan. Anehnya, di 2019 saja sudah tak terealisasi, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.
"KADIN juga menyampaikan bahwa mereka mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7%. Tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," urai politikus dari dapil Pasuruan dan Probolinggo itu.
Diingatkan olehnya bahwa sudah berkali-kali pihaknya memberi warning kepada SMI soal kesalahan membuat asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ketika menyusun asumsi realisasi PPh Migas pada APBN 2019. Hal ini yang akhirnya memberikan tekanan baru terhadap realisasi APBN 2019."Tapi kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" tukasnya.
Untuk diketahui, di APBN 2020, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari pembiayaan utang Rp 351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp25 triliun.
Menurut Misbakhun, dari laporan SMI soal realisasi APBN 2019, dapat terlihat bahwa banyak yang berjalan di luar skenario yang direncanakan. Padahal, kemungkinan Presiden Jokowi mampu meninggalkan legacy baik di periode kedua pemerintahannya, akan sangat tergantung dengan implementasi rencana perekonomian.
"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Karena realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun di hadapan Menteri SMI dalam rapat dengan Komisi XI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Sebagai anggota Golkar yang merupakan pendukung dan pengusung Jokowi, Misbakhun mengaku dirinya tak rela bila Jokowi mendapat malu akibat buruknya kinerja perekonomian.
"Saya tidak ingin Pak Jokowi sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukan Pak Jokowi. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," bebernya.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7% dibandingkan capaian tahun 2018. Masalahnya, Misbakhun menyatakan bahwa terjadi defisit penerimaan pajak dari target Rp1.577 triliun yang hanya tercapai Rp1.331 triliun, alias ada spread hingga Rp246 triliun.
Defisit ini yang memberikan tekanan kepada defisit anggaran secara keseluruhan. Anehnya, di 2019 saja sudah tak terealisasi, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.
"KADIN juga menyampaikan bahwa mereka mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7%. Tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," urai politikus dari dapil Pasuruan dan Probolinggo itu.
Diingatkan olehnya bahwa sudah berkali-kali pihaknya memberi warning kepada SMI soal kesalahan membuat asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ketika menyusun asumsi realisasi PPh Migas pada APBN 2019. Hal ini yang akhirnya memberikan tekanan baru terhadap realisasi APBN 2019."Tapi kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" tukasnya.
Untuk diketahui, di APBN 2020, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari pembiayaan utang Rp 351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp25 triliun.
(akr)
Explore More