Kemendes Dorong Pembangunan Desa Melalui Peningkatan SDM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong pengembangan desa melalui konsep Kampus Merdeka. Kampus Desa merupakan program Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi) seperti pengabdian di desa selama tiga semester.
"Kita kumpulkan PERTIDES ini, kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus Merdeka khususnya project desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Saat ini Kemendes PDTT kembali mengumpulkan puluhan rektor dalam forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES) untuk merumuskan konsep program Kampus Merdeka untuk Desa. Menteri Halim menjelaskan secara garis besar tentang Kampus Merdeka untuk Desa. Pasalnya, melalui program tersebut Kepala Desa yang berprestasi bisa mendapat penghargaan berupa gelar sarjana dari Perguruan Tinggi tertentu dan diharapkan mampu mengembangkan ilmunya di desa maupun daerah tertinggal lainnya.
"Satu periode Kepala Desa itu kan 6 tahun, kalau start masuk Perguruan Tinggi kemudian kinerjanya dikonsultasikan, ada pembimbingan dan dia berprestasi, saya mengusulkan agar diberi apresiasi dalam bentuk wisuda S1," imbuh Menteri Halim.
Selanjutnya Menteri Halim juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pengabdian mahasiswa di desa bisa menjadi pengganti skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan memilih skripsi atau pengabdian di sebuah desa sebagai syarat kelulusan.
"Bagaimana kalau tugas akhirnya boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu kinerjanya diverifikasi kemudian lulus," terangnya.
Sekedar informasi, teknik mengenai Kampus Merdeka untuk Desa tersebut sedang dibahas lebih lanjut oleh para rektor yang tergabung dalam forum PERTIDES. Harapannya, bidang keilmuan tentang Desa bisa diaplikasi dalam pengembangan desa dan daerah tertinggal lainnya. “Ini menarik sebab, nilai-nilai lokal dan berpotensi ada di desa, tinggal kemauan untuk mengembangkannya yang diperlukan. Salah satu menumbuhkan kemauan itu adalah dengan konsep ini,” pungkasnya.
"Kita kumpulkan PERTIDES ini, kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus Merdeka khususnya project desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Saat ini Kemendes PDTT kembali mengumpulkan puluhan rektor dalam forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES) untuk merumuskan konsep program Kampus Merdeka untuk Desa. Menteri Halim menjelaskan secara garis besar tentang Kampus Merdeka untuk Desa. Pasalnya, melalui program tersebut Kepala Desa yang berprestasi bisa mendapat penghargaan berupa gelar sarjana dari Perguruan Tinggi tertentu dan diharapkan mampu mengembangkan ilmunya di desa maupun daerah tertinggal lainnya.
"Satu periode Kepala Desa itu kan 6 tahun, kalau start masuk Perguruan Tinggi kemudian kinerjanya dikonsultasikan, ada pembimbingan dan dia berprestasi, saya mengusulkan agar diberi apresiasi dalam bentuk wisuda S1," imbuh Menteri Halim.
Selanjutnya Menteri Halim juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pengabdian mahasiswa di desa bisa menjadi pengganti skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan memilih skripsi atau pengabdian di sebuah desa sebagai syarat kelulusan.
"Bagaimana kalau tugas akhirnya boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu kinerjanya diverifikasi kemudian lulus," terangnya.
Sekedar informasi, teknik mengenai Kampus Merdeka untuk Desa tersebut sedang dibahas lebih lanjut oleh para rektor yang tergabung dalam forum PERTIDES. Harapannya, bidang keilmuan tentang Desa bisa diaplikasi dalam pengembangan desa dan daerah tertinggal lainnya. “Ini menarik sebab, nilai-nilai lokal dan berpotensi ada di desa, tinggal kemauan untuk mengembangkannya yang diperlukan. Salah satu menumbuhkan kemauan itu adalah dengan konsep ini,” pungkasnya.
(fjo)