Tiga Warga Asing Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Suharso: Itu Keputusan Luhut
Tiga Warga Asing Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Suharso: Itu Keputusan Luhut
A
A
A
JAKARTA - Tiga warga negara asing diangkat menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara untuk membantu pembangunan ibu kota baru. Mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sebagai Ketua Dewan Pengarah. Sementara itu, CEO SoftBank asal Jepang, Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, keduanya didapuk sebagai anggota.
Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan keterlibatan warga asing, termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, sebagai dewan pengarah Ibu Kota Negara merupakan instruksi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya, jangan tanya ke saya soal itu (warga asing), tanya ke pak Luhut," ujarnya usai rapat koordinasi Ibu Kota Negara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Nama Tony Blair tergolong kontroversial. Karena sewaktu menjadi Perdana Menteri Inggris, dirinya termasuk yang menyetujui agresi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003.
"Soal itu (keterlibatan agresi ke Irak), nanti deh jawabannya," elak Suharso, yang dikenal politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Suharso mengatakan ketiga warga negara asing itu diminta untuk mengisi posisi Dewan Ibu Kota Negara untuk membantu pembangunan ibu kota baru. Dan ketiganya, kata Suharso, telah menyatakan kesediaannya.
"Tentu Dewan Pengarah Ibu Kota Negara ini tidak hanta mereka, ada juga dari dalam negeri, termasuk menteri-menteri itu sendiri," jelasnya.
Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan keterlibatan warga asing, termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, sebagai dewan pengarah Ibu Kota Negara merupakan instruksi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya, jangan tanya ke saya soal itu (warga asing), tanya ke pak Luhut," ujarnya usai rapat koordinasi Ibu Kota Negara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Nama Tony Blair tergolong kontroversial. Karena sewaktu menjadi Perdana Menteri Inggris, dirinya termasuk yang menyetujui agresi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003.
"Soal itu (keterlibatan agresi ke Irak), nanti deh jawabannya," elak Suharso, yang dikenal politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Suharso mengatakan ketiga warga negara asing itu diminta untuk mengisi posisi Dewan Ibu Kota Negara untuk membantu pembangunan ibu kota baru. Dan ketiganya, kata Suharso, telah menyatakan kesediaannya.
"Tentu Dewan Pengarah Ibu Kota Negara ini tidak hanta mereka, ada juga dari dalam negeri, termasuk menteri-menteri itu sendiri," jelasnya.
(ven)
Explore More