Tingkatkan Ekonomi, Pemerintah Genjot Belanja di Bulan Februari
Tingkatkan Ekonomi, Pemerintah Genjot Belanja di Bulan Februari
A
A
A
BOGOR - Untuk mendongkrak perekonomian, pemerintah memastikan menggenjot belanja kementerian dan lembaga di bulan Februari ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menerangkan peningkatan belanja negara ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.
"Seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk betul-betul melakukan percepatan dari belanja kementerian dan lembaga. Termasuk menggunakan belanja kementerian dan lembaga untuk mendukung pariwisata," terangnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).
Sri Mulyani mengatakan bahwa di luar belanja pegawai, yakni belanja barang dan modal mengalami kenaikan tahun ini. Meski begitu dia mengatakan belanja harus terus dipacu lagi.
"Namun tentu ini masih bisa dipacu lebih cepat lagi. Termasuk dalam hal ini Kementerian PUPR, yang sudah melakukan belanja cukup besar, pada bulan Februari ini, dalam bentuk belanja modal. Itu adalah salah satu indikasi yang bagus,” tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan eksekusi belanja yang cepat dapat langsung berpengaruh pada masyarakat. Sampai dengan 10 Februari, penyaluran dana desa sudah mencapai Rp586 miliar untuk 1.490 desa yang tersebar di pelosok negeri. Realisasi pencairan dana desa ini lebih tinggi dibanding periode 2018 lalu sebesar Rp317 miliar.
Lalu untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai Rp7 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp29 triliun. Sementara belanja kementerian dan lembaga hingga 31 Januari 2020 tercatat Rp30,9 triliun, yang terdiri atas belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bansos Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun.
"Tujuannya adalah agar seluruh anggaran pemerintah yang sudah ada di dalam APBN bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berputar sehingga mendorong perekonomian di Indonesia," ungkapnya.
"Seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk betul-betul melakukan percepatan dari belanja kementerian dan lembaga. Termasuk menggunakan belanja kementerian dan lembaga untuk mendukung pariwisata," terangnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).
Sri Mulyani mengatakan bahwa di luar belanja pegawai, yakni belanja barang dan modal mengalami kenaikan tahun ini. Meski begitu dia mengatakan belanja harus terus dipacu lagi.
"Namun tentu ini masih bisa dipacu lebih cepat lagi. Termasuk dalam hal ini Kementerian PUPR, yang sudah melakukan belanja cukup besar, pada bulan Februari ini, dalam bentuk belanja modal. Itu adalah salah satu indikasi yang bagus,” tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan eksekusi belanja yang cepat dapat langsung berpengaruh pada masyarakat. Sampai dengan 10 Februari, penyaluran dana desa sudah mencapai Rp586 miliar untuk 1.490 desa yang tersebar di pelosok negeri. Realisasi pencairan dana desa ini lebih tinggi dibanding periode 2018 lalu sebesar Rp317 miliar.
Lalu untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai Rp7 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp29 triliun. Sementara belanja kementerian dan lembaga hingga 31 Januari 2020 tercatat Rp30,9 triliun, yang terdiri atas belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bansos Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun.
"Tujuannya adalah agar seluruh anggaran pemerintah yang sudah ada di dalam APBN bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berputar sehingga mendorong perekonomian di Indonesia," ungkapnya.
(ven)
Explore More