Digitalisasi Retribusi Pemda, Sri Mulyani Potong Otomatis Pajak Daerah
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:26 WIB
Digitalisasi Retribusi Pemda, Sri Mulyani Potong Otomatis Pajak Daerah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan aturan pemotongan pajak secara otomatis melalui elektronifikasi transaksi pembayaran (ETP) untuk pemerintah daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dengan sistem ini monitoring pajak, retribusi hingga metode pelaporan di daerah akan dilakukan secara digital sehingga bisa lebih mudah.
"Kami harap pemenuhan laporan menjadi mudah. Bapak Presiden selalu menyampaikan mengenai reformasi birokrasi dan simplifikasi jadi lebih efisien," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Sambung dia menerangkan, dengan adanya ETP membuat pemerintah pusat nantinya tidak mengecek penerimaan pajak daerah melalui bendahara daerah. Namun akan langsung terlihat dengan adanya digitilisasi, dimana bisa langsung memantau penerimaan pajak daerah.
"Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak? Dengan ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis, sehingga akan memberikan improvement pada collection pajak kita," jelasnya.
Lebih lanjut ungkapnya, data ETP ini dapat diolah dan menjadi feedback serta continous improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus. Ditambah serta mendukung fiskal nasional, ETP dapat otomatisasi pemotongan pajak sehingga meningkatkan pemungutan pajak."Ini mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik," terang Menkeu.
Meski demikian, Sri Mulyani mengakui masih ada beberapa tantangan untuk menerapkan ETP di seluruh daerah. Utamanya mengenai sistem peraturan daerah yang berbeda. Selain itu, infrastruktur jaringan juga masih menjadi kendala. Hal ini lantaran belum seluruh daerah bisa mengakses internet.
"Kami harap pemenuhan laporan menjadi mudah. Bapak Presiden selalu menyampaikan mengenai reformasi birokrasi dan simplifikasi jadi lebih efisien," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Sambung dia menerangkan, dengan adanya ETP membuat pemerintah pusat nantinya tidak mengecek penerimaan pajak daerah melalui bendahara daerah. Namun akan langsung terlihat dengan adanya digitilisasi, dimana bisa langsung memantau penerimaan pajak daerah.
"Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak? Dengan ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis, sehingga akan memberikan improvement pada collection pajak kita," jelasnya.
Lebih lanjut ungkapnya, data ETP ini dapat diolah dan menjadi feedback serta continous improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus. Ditambah serta mendukung fiskal nasional, ETP dapat otomatisasi pemotongan pajak sehingga meningkatkan pemungutan pajak."Ini mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik," terang Menkeu.
Meski demikian, Sri Mulyani mengakui masih ada beberapa tantangan untuk menerapkan ETP di seluruh daerah. Utamanya mengenai sistem peraturan daerah yang berbeda. Selain itu, infrastruktur jaringan juga masih menjadi kendala. Hal ini lantaran belum seluruh daerah bisa mengakses internet.
(akr)
Lihat Juga :
