BPSDM Kemenhub Gelar Pemberdayaan Masyarakat di Kep Meranti Wilayah 3T
Senin, 17 Februari 2020 - 18:54 WIB
BPSDM Kemenhub Gelar Pemberdayaan Masyarakat di Kep Meranti Wilayah 3T
A
A
A
MERANTI - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat angkatan ke-V yang dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Senin (17/2/2020).
Sugihardjo mengatakan, Diklat ini merupakan program dari Kemenhub di sektor perhubungan laut dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di kawasan terluar, terdepan dan terluar (3T).
“Di jajaran perhubungan laut kompetensi SDM meliputi beberapa pelatihan yang sifatnya bersertifikat, Basic Safety Training (BST) Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Dengan dilakukannya Diklat ini, diharapkan pengetahuan berkaitan dengan teknik operasional dan keselamatan bisa meningkat,” ujarnya di lapangan Selat Panjang, Kabupaten Kep Meranti, Provinsi Riau, Senin (17/2/2020).
Pemerintah berharap, pengetahuan yang berkaitan dengan teknik operasional dan keselamatan bisa meningkat melalui penerapannya nanti. “Walaupun sebagian ada yang biasa melaut karena turun temurun, ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan keselamatan yang belum mereka ketahui,” ucapnya.
“Di dalam pelaksanaanya, Meranti menjadi salah satu daerah prioritas karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura,” ucapnya.
Selain berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Meranti juga mampu memproduksi sagu dan dikirim ke negara tetangga Malaysia.
“Pelaut yang mengangkut sagu ini diharuskan memiliki sertifikasi MPR (Mualim Pelayaran Rakyat). Sertifikasi ini di ASEAN sedang diharmonisasi. Di KSOP nanti akan coba kita bahas. Kalau ada anggarannya bisa kita berikan layanan gratis,” tuturnya.
Sebagai informasi, diklat ini diikuti oleh 480 peserta dari berbagai usia meliputi nelayan maupun pengangkut barang logistik menggunakan kapal.
Sementara itu, Wakil Bupati Meranti Said Hasyim mengatakan, kondisi di lapangan jauh lebih banyak membutuhkan pelatihan ini. Sebab, output pemberdayaan ini akan banyak berhadapan langsung pada saat pengiriman barang ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura.
“Sementara di dua negara ini punya standar tersendiri, atau setidaknya mengacu pada organisasi maritim dunia sehingga diharapkan melalui pelatihan ini akan ada sertifikasi yang menjadi acuan masyarakat,” pungkasnya.
Sugihardjo mengatakan, Diklat ini merupakan program dari Kemenhub di sektor perhubungan laut dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di kawasan terluar, terdepan dan terluar (3T).
“Di jajaran perhubungan laut kompetensi SDM meliputi beberapa pelatihan yang sifatnya bersertifikat, Basic Safety Training (BST) Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Dengan dilakukannya Diklat ini, diharapkan pengetahuan berkaitan dengan teknik operasional dan keselamatan bisa meningkat,” ujarnya di lapangan Selat Panjang, Kabupaten Kep Meranti, Provinsi Riau, Senin (17/2/2020).
Pemerintah berharap, pengetahuan yang berkaitan dengan teknik operasional dan keselamatan bisa meningkat melalui penerapannya nanti. “Walaupun sebagian ada yang biasa melaut karena turun temurun, ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan keselamatan yang belum mereka ketahui,” ucapnya.
“Di dalam pelaksanaanya, Meranti menjadi salah satu daerah prioritas karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura,” ucapnya.
Selain berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Meranti juga mampu memproduksi sagu dan dikirim ke negara tetangga Malaysia.
“Pelaut yang mengangkut sagu ini diharuskan memiliki sertifikasi MPR (Mualim Pelayaran Rakyat). Sertifikasi ini di ASEAN sedang diharmonisasi. Di KSOP nanti akan coba kita bahas. Kalau ada anggarannya bisa kita berikan layanan gratis,” tuturnya.
Sebagai informasi, diklat ini diikuti oleh 480 peserta dari berbagai usia meliputi nelayan maupun pengangkut barang logistik menggunakan kapal.
Sementara itu, Wakil Bupati Meranti Said Hasyim mengatakan, kondisi di lapangan jauh lebih banyak membutuhkan pelatihan ini. Sebab, output pemberdayaan ini akan banyak berhadapan langsung pada saat pengiriman barang ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura.
“Sementara di dua negara ini punya standar tersendiri, atau setidaknya mengacu pada organisasi maritim dunia sehingga diharapkan melalui pelatihan ini akan ada sertifikasi yang menjadi acuan masyarakat,” pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
