Mentan Optimistis Tingkatkan Produksi dan Ekspor Produk Pertanian

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo optimistis bisa meningkatkan produksi pertanian. Peningkatan produksi ini penting dalam mendongkrak ekspor produk pertanian.

Menurut Mentan, target ini penting untuk memperbaiki neraca dagang yang selama ini tengah defisit. “Kita akan upayakan koordinasi dengan para eksportir agar bisa memanfaatkan pasar ekspor alternatif. Misalnya ke India, Timur Tengah, dan Rusia,” ujar SYL, sapaan akrab Mentan Syahrul pada acara Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Selain itu, SYL menekankan peningkatan produksi juga untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama pada bulan Ramadan dan Lebaran 2020. Dari prognosa saat ini terdapat 11 bahan pokok diperkirakan tercukupi menghadapi bulan puasa dan peak season Idul Fitri pada April dan Mei mendatang.

Untuk bawang putih, daging sapi atau kerbau, dan gula pasir sebagian kecukupannya masih didatangkan dengan melakukan impor. “Sebab, memang ada bahan pokok pangan yang ketersediaannya membutuhkan bantuan impor agar aman tercukupi bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

SYL mengatakan, upaya peningkatan pasokan atau produksi dalam negeri, yakni melalui fokus pada daerah-daerah sentra produksi. Misalnya, cabai, bawang merah, dan komoditas hortikultura lainnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun mengantisipasi panen raya padi pada Maret dan April nanti agar hasil panennya bisa terus dijaga hingga Lebaran 2020 mendatang. “Kami melakukan berbagai langkah penting soal panen raya ini, di antaranya sinergi dengan penggilingan, petani, off taker, lembaga keuangan, untuk stabilisasi harga gabah saat panen raya serta penyerapan gabah petani yang bekerja sama dengan Bulog,” ujarnya.

Untuk menjaga ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan sampai puasa dan Lebaran, kata SYL, pihaknya mengantisipasi dari sisi lonjakan harga. Salah satunya dengan cara menggelar pasar murah mulai dari Februari hingga Mei 2020 mendatang. “Kementan antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan yang rentan mengalami fluktuasi, seperti cabai, bawang putih, gula, daging ayam, daging sapi, dengan melanjutkan gelar pasar murah pada bulan Februari dan bulan-bulan selanjutnya,” katanya.

Terkait saran dan rekomendasi Komisi IV terkait evaluasi kinerja Kementan periode 2015–2019, SYL menyatakan saran dan rekomendasi Komisi IV telah ditindaklanjuti. Beberapa permintaan berupa data dan hasil evaluasi di antaranya data stok dan kebutuhan daging nasional, populasi hewan ternak, wajib tanam dan realisasi bawang putih, data KUR pertanian, serta data rekapitulasi temuan Inspektorat Jenderal.

“Telah kami tindak lanjuti dan menjalankan perbaikan program Menteri Pertanian tahun 2020,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Kementan di bawah kepemimpinan SYL dalam menerapkan transparansi data sehingga sesuai hasil produksi riil. Karena itu, Komisi IV meminta capaian produksi komoditas pertanian disampaikan menggunakan angka yang riil.

“Mentan Syahrul Yasin Limpo agar bisa mencermati soal transparansi data sehingga data tersebut mencerminkan produksi komoditas pertanian yang realistis. Saya tegaskan, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa periode lalu,” katanya.

Sudin juga meminta agar alokasi anggaran 2020 dialihkan pada program yang memberi manfaat langsung pada petani, seperti pembangunan infrastruktur pertanian serta diversifikasi pangan.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo sependapat dengan langkah Mentan Syahrul dalam menindak tegas tindakan alih fungsi lahan pertanian. Sebab, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal jika ada pembiaran pelaku alih fungsi lahan pertanian. “Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa luas lahan sawah setiap tahun berkurang, sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru yang kita ketahui bersama ada permasalahan juga,” katanya.

Ia menilai, terjadinya alih fungsi lahan karena adanya unsur pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Pemerintah daerah bersifat pragmatis, lebih tertarik membangun perumahan, hotel, restoran, dan tempat-tempat hiburan. Pertanian dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD. Kalau ini dibiarkan, cepat atau lambat lahan pertanian akan habis,” ungkapnya.

Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini memberikan acungan jempol terhadap gebrakan Mentan Syahrul dalam membangun digitalisasi pertanian untuk transparansi dan akurasi data melalui pembangunan Agriculture War Room (AWR). Menurutnya, AWR sebagai pusat data dan kendali pertanian masa depan sehingga bisa menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada di lapangan.

“Saya kira keberadaan AWR bagus sekali dalam memahami persoalan pertanian ke depan, terutama menampung berbagai aspirasi petani melalui teknologi yang ada. Aspirasi yang ada kemudian bisa dijadikan bahan diskusi sebelum pengambilan kebijakan,” kata Firman.

Oleh karena itu, Firman menegaskan, pada dasarnya DPR mendukung penyatuan data yang dilakukan Kementan. Namun, penyatuan itu harus dilakukan konsisten dengan tidak membuat data fiktif atau data yang digunakan untuk kepentingan tertentu. “Kalau kita bicara pertanian dan produk pertanian, terutama ekspor dan impor, tentu harus menggunakan data yang riil dan tidak menggunakan yang amburadul. Tentu kalau arahnya ke sana dan data yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan, kami (DPR) akan dukung sepenuhnya,” ujarnya.

Diketahui, dalam raker ini Komisi IV dan Mentan membahas evaluasi kinerja program kerja tahun sebelumnya, lalu dilanjutkan dengan program kerja 2020 yang sebelumnya sempat diajukan. Selain itu, raker juga membahas usulan perubahan anggaran Kementan Tahun 2020 untuk pangan yang lebih berdaya guna dan bermanfaat. Kementan pada 2020 mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp21,05 triliun. (Sudarsono)