Budi Karya Janji Sederhanakan Proses Perizinan Usaha Pelabuhan
Budi Karya Janji Sederhanakan Proses Perizinan Usaha Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berjanji akan mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha pelabuhan. Sehingga dapat memudahkan para pengusaha pelabuhan.
"Saya janjikan kecepatan dan penyederhanaan izin. Dengan adanya kecepatan dari pengurus perizinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu izin usaha dan sertifikat. Dan itu bisa dijaminkan," ucap Menhub di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Selain itu, Budi Karya mengatakan juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.
"Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana," katanya.
Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.
Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otoritas pelabuhan, dan yang terakhir adalah mengakomodasi otonomi daerah.
"Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya," ungkap Menhub.
Pada kesempatan ini, Budi Karya juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Menhub berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.
"Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan," tutupnya.
"Saya janjikan kecepatan dan penyederhanaan izin. Dengan adanya kecepatan dari pengurus perizinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu izin usaha dan sertifikat. Dan itu bisa dijaminkan," ucap Menhub di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Selain itu, Budi Karya mengatakan juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.
"Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana," katanya.
Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.
Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otoritas pelabuhan, dan yang terakhir adalah mengakomodasi otonomi daerah.
"Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya," ungkap Menhub.
Pada kesempatan ini, Budi Karya juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Menhub berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.
"Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan," tutupnya.
(ven)
Explore More