Ekspor ke AS Terancam Turun, DPR Minta Pemerintah Beri Insentif
Senin, 24 Februari 2020 - 17:46 WIB
Ekspor ke AS Terancam Turun, DPR Minta Pemerintah Beri Insentif
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta pemerintah memberikan insentif kepada pelaku ekspor non-migas guna mengantisipasi menyusutnya ekspor ke Amerika Serikat (AS) sehubungan langkah AS yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang.
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anneta Komarudin mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku ekspor non-migas ke AS. "Saat ini Indonesia terancam akan kehilangan potensi ekspor yang besar ke AS, khususnya terhadap produk non-migas yang selama ini menjadi penopang dalam perolehan nilai ekspor Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar Developing and Least-Developed Countries sejak 10 Februari 2020 dan kemungkinan dihapus dari daftar negara penerima fasilitas GSP (Generalized System of Preferences). Selama ini dengan adanya fasilitas GSP tersebut, Indonesia bisa menikmati fasilitas bea masuk yang lebih rendah untuk ekspor produk-produknya ke AS.
"Dengan peniadaan GSP ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya beban tarif bagi produk-produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat kemudahan," ujar dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar USD1,01 miliar, dimana angka tersebut tumbuh bila dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar USD804 juta. "Dengan kata lain, AS menjadi negara terbesar kedua pangsa ekspor non-migas bagi Indonesia," tambahnya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia kiranya perlu segera mengambil langkah antisipatif guna menghadapi manuver kebijakan ekonomi AS tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia misalnya dengan mempertimbangkan pemberian insentif yang dikhususkan untuk para pelaku ekspor yang dinilai belum siap menghadapi situasi ini sampai mereka benar-benar siap bersaing.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu mendorong kinerja industri non migas yang berorientasi ekspor untuk terus melakukan inovasi baru dan diversifikasi produk. Tujuannya agar barang-barang produksi Indonesia tetap mampu bersaing di pasar AS dan volume perdagangan Indonesia-AS dapat terus terjaga. Beberapa produk andalan ekspor Indonesia ke AS diantaranya pakaian, alas kaki, dan furnitur.
Sementara kedepannya, pemerintah perlu segera menyusun strategi jangka menengah dan jangka panjang melalui penambahan investasi dan ekspansi, seperti misalnya dengan menjalin kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif dengan negara-negara lain yang akan dijadikan tujuan ekspor alternatif selain AS dan China.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan situasi perdagangan dunia kini semakin menantang dan kita harus siap menghadapinya. Menurut dia, ke depan diyakini akan tiba era pasar bebas dunia yang tak bisa Dihindari. Oleh karena itu, kita harus memperkuat basis pembangunan ekonomi nasional.
"Kita harus kuat pada keunggulan komparatif kita yaitu sektor perikanan, kelautan, dan agraris. Kemudian kita juga memiliki keuntungan pasar yang besar," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia harus memperkuat jangkar perekonomian nasional. Caranya dengan mengedepankan sektor UMKM dan Koperasi. Menurut dia, ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan.
"Harus ada pengembangan teknologi dan akselerasi dalam riset. Keduanya harus bisa menjadi prioritas agar Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara maju," tandasnya.
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anneta Komarudin mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku ekspor non-migas ke AS. "Saat ini Indonesia terancam akan kehilangan potensi ekspor yang besar ke AS, khususnya terhadap produk non-migas yang selama ini menjadi penopang dalam perolehan nilai ekspor Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar Developing and Least-Developed Countries sejak 10 Februari 2020 dan kemungkinan dihapus dari daftar negara penerima fasilitas GSP (Generalized System of Preferences). Selama ini dengan adanya fasilitas GSP tersebut, Indonesia bisa menikmati fasilitas bea masuk yang lebih rendah untuk ekspor produk-produknya ke AS.
"Dengan peniadaan GSP ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya beban tarif bagi produk-produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat kemudahan," ujar dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar USD1,01 miliar, dimana angka tersebut tumbuh bila dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar USD804 juta. "Dengan kata lain, AS menjadi negara terbesar kedua pangsa ekspor non-migas bagi Indonesia," tambahnya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia kiranya perlu segera mengambil langkah antisipatif guna menghadapi manuver kebijakan ekonomi AS tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia misalnya dengan mempertimbangkan pemberian insentif yang dikhususkan untuk para pelaku ekspor yang dinilai belum siap menghadapi situasi ini sampai mereka benar-benar siap bersaing.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu mendorong kinerja industri non migas yang berorientasi ekspor untuk terus melakukan inovasi baru dan diversifikasi produk. Tujuannya agar barang-barang produksi Indonesia tetap mampu bersaing di pasar AS dan volume perdagangan Indonesia-AS dapat terus terjaga. Beberapa produk andalan ekspor Indonesia ke AS diantaranya pakaian, alas kaki, dan furnitur.
Sementara kedepannya, pemerintah perlu segera menyusun strategi jangka menengah dan jangka panjang melalui penambahan investasi dan ekspansi, seperti misalnya dengan menjalin kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif dengan negara-negara lain yang akan dijadikan tujuan ekspor alternatif selain AS dan China.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan situasi perdagangan dunia kini semakin menantang dan kita harus siap menghadapinya. Menurut dia, ke depan diyakini akan tiba era pasar bebas dunia yang tak bisa Dihindari. Oleh karena itu, kita harus memperkuat basis pembangunan ekonomi nasional.
"Kita harus kuat pada keunggulan komparatif kita yaitu sektor perikanan, kelautan, dan agraris. Kemudian kita juga memiliki keuntungan pasar yang besar," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia harus memperkuat jangkar perekonomian nasional. Caranya dengan mengedepankan sektor UMKM dan Koperasi. Menurut dia, ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan.
"Harus ada pengembangan teknologi dan akselerasi dalam riset. Keduanya harus bisa menjadi prioritas agar Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara maju," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
