HT: Indonesia Harus Ambil Peluang dari Ketidakpastian Global
Senin, 24 Februari 2020 - 19:10 WIB
HT: Indonesia Harus Ambil Peluang dari Ketidakpastian Global
A
A
A
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, Indonesia harus optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini. Menurut dia, masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia, salah satunya dengan menarik investasi ke dalam negeri.
"Tentunya kita harus optimis. Di satu sisi ada masalah tetapi kalau kita bisa mengambil sisi positifnya bisa menjadi kesempatan. Seperti perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, bagaimana kita bisa memindahkan pabrik ke Indonesia," ujarnya pada acara Manager Forum XLIV yang bertema Kebijakan Investasi untuk Mendorong Perekonomian Nasional di Gedung Inews, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Hary melanjutkan, wabah virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berlanjut. Untuk itu, pemerintah harus bisa menarik investasi dari negara lain selain China ke Indonesia.
"Masalah virus corona mungkin masih berlanjut, khususnya di China. Bagaimana ini bisa menciptakan investasi di Indonesia. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita maksimalkan," jelasnya.
Hary menilai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu melakukan pemetaan terhadap industri-industri yang akan dibangun di setiap pulau atau wilayah. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan sosial antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Seperti diketahui, sepanjang tahun 2019 (Januari-Desember), total realisasi investasi mencapai Rp809,6 triliun dengan sebaran investasi berlokasi di Pulau Jawa sebesar Rp434,6 triliun (53,7%) dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp375 triliun (46,3%)
"Jadi dicari sektor apa yang bisa dikembangkan sesuai kekuatannya kemudian diberi kemudahan supaya investor dalam negeri atau luar negeri mau berinvestasi di daerah tersebut," ungkapnya.
Hary menambahkan, peran BKPM semakin luas, tidak hanya memberikan perizinan bagi investasi tetapi juga mengawal proses investasi. Dia yakin investasi akan lebih cepat terealisasi dan konkret.
"Saya senang dan optimistis di bawah Pak Bahlil, BKPM akan memberikan kontribusi yang konkret untuk perekonomian bangsa kita," tuturnya.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui BKPM belum fokus mengidentifikasi keunggulan komparatif yang harus didorong di masing-masing provinsi. "Peta-peta ini sedang disusun BKPM. Strategi BKPM ke depan akan mendorong investasi sektor-sektor manufaktur. Kita akan bangun hilirisasi," tuturnya.
Bahlil melanjutkan, pemerintah juga akan segera menerbitkan daftar positif investasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres tersebut merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 di mana terdapat 20 sektor yang masuk daftar negatif investasi (DNI). Sementara untuk Perpres yang diterbitkan tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan 14 sektor dari DNI sehingga hanya 6 sektor yang tersisa.
"Ini sedang digodok karena masih dalam perdebatan. Kita harus mendukung industri dalam negeri agar bisa bisa berkompetisi dengan baik," tandasnya.
"Tentunya kita harus optimis. Di satu sisi ada masalah tetapi kalau kita bisa mengambil sisi positifnya bisa menjadi kesempatan. Seperti perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, bagaimana kita bisa memindahkan pabrik ke Indonesia," ujarnya pada acara Manager Forum XLIV yang bertema Kebijakan Investasi untuk Mendorong Perekonomian Nasional di Gedung Inews, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Hary melanjutkan, wabah virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berlanjut. Untuk itu, pemerintah harus bisa menarik investasi dari negara lain selain China ke Indonesia.
"Masalah virus corona mungkin masih berlanjut, khususnya di China. Bagaimana ini bisa menciptakan investasi di Indonesia. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita maksimalkan," jelasnya.
Hary menilai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu melakukan pemetaan terhadap industri-industri yang akan dibangun di setiap pulau atau wilayah. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan sosial antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Seperti diketahui, sepanjang tahun 2019 (Januari-Desember), total realisasi investasi mencapai Rp809,6 triliun dengan sebaran investasi berlokasi di Pulau Jawa sebesar Rp434,6 triliun (53,7%) dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp375 triliun (46,3%)
"Jadi dicari sektor apa yang bisa dikembangkan sesuai kekuatannya kemudian diberi kemudahan supaya investor dalam negeri atau luar negeri mau berinvestasi di daerah tersebut," ungkapnya.
Hary menambahkan, peran BKPM semakin luas, tidak hanya memberikan perizinan bagi investasi tetapi juga mengawal proses investasi. Dia yakin investasi akan lebih cepat terealisasi dan konkret.
"Saya senang dan optimistis di bawah Pak Bahlil, BKPM akan memberikan kontribusi yang konkret untuk perekonomian bangsa kita," tuturnya.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui BKPM belum fokus mengidentifikasi keunggulan komparatif yang harus didorong di masing-masing provinsi. "Peta-peta ini sedang disusun BKPM. Strategi BKPM ke depan akan mendorong investasi sektor-sektor manufaktur. Kita akan bangun hilirisasi," tuturnya.
Bahlil melanjutkan, pemerintah juga akan segera menerbitkan daftar positif investasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres tersebut merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 di mana terdapat 20 sektor yang masuk daftar negatif investasi (DNI). Sementara untuk Perpres yang diterbitkan tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan 14 sektor dari DNI sehingga hanya 6 sektor yang tersisa.
"Ini sedang digodok karena masih dalam perdebatan. Kita harus mendukung industri dalam negeri agar bisa bisa berkompetisi dengan baik," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
