Pencabutan Status Negara Berkembang Tak Berarti RI Dianggap Negara Maju
Senin, 24 Februari 2020 - 22:21 WIB
Pencabutan Status Negara Berkembang Tak Berarti RI Dianggap Negara Maju
A
A
A
DEPOK - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menanggapi keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencabut status Negara Berkembang bagi Indonesia. Ia menuturkan, pencabutan status Negara Berkembang oleh United States Trade Representative (USTR) tidak berarti Indonesia dianggap oleh AS sebagai Negara Maju.
"Pencabutan status Indonesia sebagai Negara Berkembang berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS atas negara-negara yang menjadi mitra dagangnya," kata Hikmahanto di Depok, Senin (24/2/2020).
Keistimewaan ini berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun non-tarif terhadap barang yang berasal dari negara berkembang. Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang yang berasal dari Indonesia oleh pemerintah AS.
"Tentu pemerintah AS berhak melakukan hal ini atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus bagi negara-negara mitra dagangnya yang dianggap tidak setara dengannya yang diklasifikasi sebagai negara berkembang," ungkapnya.
Hikmahanto menduga kuat, pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Presiden Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS. Selain itu, pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi.
"Dengan demikian maka barang yang diekspor dari Indonesia akan mendapat perlakuan istimewa oleh AS mengingat barang tesebut 'made in Indonesia'," katanya.
Dengan adanya kondisi demikian, maka pemerintah AS merasa dirugikan dengan praktek-praktek demikian. Belum lagi kemungkinan pemerintah AS mensinyalir adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia yang memperjual-belikan Certificate of Origin (sertifikat asal barang) dari Indonesia ke pelaku usaha dari sejumlah negara.
"Akibat dari pencabutan status ini bagi Indonesia adalah para investor mancanegara akan enggan berinvestasi di Indonesia. Belum lagi praktek jual beli Certificate of Origin akan terhenti dengan sendirinya," papar Hikmahanto.
Dia menjelaskan, dengan adanya pencabutan status sebagai negara berkembang oleh pemerintah AS akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan para pelaku Indonesia. Karena barang asal Indonesia tidak akan lagi mendapat keistimewaan.
Kemudian lapangan pekerjaan di Indonesia akan mengalami penurunan mengingat investor asing tidak berminat lagi menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi. "Belum lagi para pelaku usaha Indonesia dituntut untuk lebih kompetitif dalam memproduksi barang yang akan dieskpor ke AS dan mampu bersaing dengan produk yang sama yang diproduksi di AS," pungkasnya.
"Pencabutan status Indonesia sebagai Negara Berkembang berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS atas negara-negara yang menjadi mitra dagangnya," kata Hikmahanto di Depok, Senin (24/2/2020).
Keistimewaan ini berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun non-tarif terhadap barang yang berasal dari negara berkembang. Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang yang berasal dari Indonesia oleh pemerintah AS.
"Tentu pemerintah AS berhak melakukan hal ini atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus bagi negara-negara mitra dagangnya yang dianggap tidak setara dengannya yang diklasifikasi sebagai negara berkembang," ungkapnya.
Hikmahanto menduga kuat, pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Presiden Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS. Selain itu, pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi.
"Dengan demikian maka barang yang diekspor dari Indonesia akan mendapat perlakuan istimewa oleh AS mengingat barang tesebut 'made in Indonesia'," katanya.
Dengan adanya kondisi demikian, maka pemerintah AS merasa dirugikan dengan praktek-praktek demikian. Belum lagi kemungkinan pemerintah AS mensinyalir adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia yang memperjual-belikan Certificate of Origin (sertifikat asal barang) dari Indonesia ke pelaku usaha dari sejumlah negara.
"Akibat dari pencabutan status ini bagi Indonesia adalah para investor mancanegara akan enggan berinvestasi di Indonesia. Belum lagi praktek jual beli Certificate of Origin akan terhenti dengan sendirinya," papar Hikmahanto.
Dia menjelaskan, dengan adanya pencabutan status sebagai negara berkembang oleh pemerintah AS akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan para pelaku Indonesia. Karena barang asal Indonesia tidak akan lagi mendapat keistimewaan.
Kemudian lapangan pekerjaan di Indonesia akan mengalami penurunan mengingat investor asing tidak berminat lagi menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi. "Belum lagi para pelaku usaha Indonesia dituntut untuk lebih kompetitif dalam memproduksi barang yang akan dieskpor ke AS dan mampu bersaing dengan produk yang sama yang diproduksi di AS," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
