Menkop UKM Sebut Tata Niaga Rotan Bermasalah

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menilai ada masalah dalam tata niaga rotan di dalam negeri. Di tingkat hulu, produksi rotan melimpah namun di hilir atau industri rotan justru mengalami kelangkaan bahan baku.

"Artinya, ini ada yang missing link karena di hulu produksinya melimpah. Sementara industri furnitur kekurangan bahan baku," ujarnya seusai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Menurut Teten, akibat produksi rotan yang melimpah terjadi penyelundupan yang nilainya mencapai 10.000 ton per bulan. Untuk itu, dia menegaskan masalah dalam tata niaga rotan yang harus segera diselesaikan.

"Ada yang anomali, industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi, hanya sekitar 30%. Ada kebijakan di hulu dan hilir yang tidak pas. Di hulu harga murah karena produksinya melimpah sedangkan di hilir harganya mahal dengan karena kelangkaan pasokan," ungkapnya.

Untuk itu, Menteri Teten meminta agar para dinas, pengusaha, dan petani dari daerah penghasil rotan segera membuat data yang valid agar dapat diambil kebijakan paling tepat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Petani dan pengolah rotan serta industri furnitur harus sama-sama kembang sehingga rotan menjadi komoditi yang menguntungkan.

"Kita harus mendetail lagi datanya supaya bisa membuat kebijakan yang tepat yang menguntungkan bagi kedua pihak, bagi industri furnitur dan di hulunya juga bergairah," tuturnya.

Teten menekankan, rotan seharusnya jadi produksi unggulan karena Indonesia adalah produsen rotan terbesar dunia. Namun faktanya negara lain menjadi eksportir produk furnitur berbahan baku rotan yang cukup besar.

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menambahkan, penyerapan bahan baku itu rendah karena industri rotan tidak bisa menyerap seluruh jenis produksi rotan. Menurutnya, ada jenis rotan tertentu yang tidak bisa terserap oleh industri.

"Masalah data produksi ini yang kemudian diminta Menteri harus secepatnya disampaikan agar pengambilan kebijakan terhadap tata niaga rotan dapat diputuskan," imbuhnya.