Jokowi Minta Kalkulasi Pelemahan Ekonomi Sampai 2021
Jokowi Minta Kalkulasi Pelemahan Ekonomi Sampai 2021
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk dikalkulasi kembali secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global, termasuk akibat dari merebaknya Virus Corona yang terjadi di awal tahun 2020 dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021. Hal ini disampaikan saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
Lebih lanjut Ia memberikan instruksi agar kebijakan fiskal pada tahun 2021 mendatang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Sehingga ekonomi nasional mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Termasuk akibat merebaknya virus corona.
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global termasuk akibat dari merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021. Langkah-langkah mitigasi yang kita kerjakan tahun 2020 ini harus diperkuat lagi untuk tahun 2021," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (9/3/2020).
Dia menambahkan, pemerintah tetap optimistis meskipun pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan dan penurunan volume perdagangan global. Apalagi ekonomi Indonesia di tahun 2019 lalu masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% di tengah situasi dan kondisi tersebut.
“Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten. Terutama nanti setelah adanya Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, ini akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara kita,” ungkapnya.
Jokowi juga menekankan bahwa ekonomi harus tumbuh secara berkualitas. Maka dari itu kebijakan fiskal tahun 2021 harus bisa memberikan stimulus, peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru, insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang berkaitan dengan industri padat karya,” tuturnya.
Kemudian Jokowi meminta agar hilirisasi industri harus terus didorong, termasuk di Indoneisa Bagian Timur. Penguatan UMKM juga harus terus dilakukan sehingga mampu naik kelas masuk dalam supply chain nasional maupun supply chain global. “Saya minta juga diberikan perhatian khusus pada program KUR, Mekarr, UMI, dan juga Bank Wakaf Mikro,” katanya.
Ditegaskan juga olehnya agar pada tahun 2021 defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan harus semakin menurun. Sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor dan melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50. “Kemudian langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak kita,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta penguatan SDM terus dilakukan. Baik melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional, lewat kartu prakerja, dan juga pengentasan kemiskinan.
Lebih lanjut Ia memberikan instruksi agar kebijakan fiskal pada tahun 2021 mendatang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Sehingga ekonomi nasional mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Termasuk akibat merebaknya virus corona.
"Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global termasuk akibat dari merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021. Langkah-langkah mitigasi yang kita kerjakan tahun 2020 ini harus diperkuat lagi untuk tahun 2021," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (9/3/2020).
Dia menambahkan, pemerintah tetap optimistis meskipun pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan dan penurunan volume perdagangan global. Apalagi ekonomi Indonesia di tahun 2019 lalu masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% di tengah situasi dan kondisi tersebut.
“Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten. Terutama nanti setelah adanya Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, ini akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara kita,” ungkapnya.
Jokowi juga menekankan bahwa ekonomi harus tumbuh secara berkualitas. Maka dari itu kebijakan fiskal tahun 2021 harus bisa memberikan stimulus, peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru, insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang berkaitan dengan industri padat karya,” tuturnya.
Kemudian Jokowi meminta agar hilirisasi industri harus terus didorong, termasuk di Indoneisa Bagian Timur. Penguatan UMKM juga harus terus dilakukan sehingga mampu naik kelas masuk dalam supply chain nasional maupun supply chain global. “Saya minta juga diberikan perhatian khusus pada program KUR, Mekarr, UMI, dan juga Bank Wakaf Mikro,” katanya.
Ditegaskan juga olehnya agar pada tahun 2021 defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan harus semakin menurun. Sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor dan melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50. “Kemudian langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak kita,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta penguatan SDM terus dilakukan. Baik melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional, lewat kartu prakerja, dan juga pengentasan kemiskinan.
(akr)
Explore More