Kepala BKPM Siap Bantu Pemkot Batam Selesaikan Masalah Lahan
Kepala BKPM Siap Bantu Pemkot Batam Selesaikan Masalah Lahan
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Wali Kota Batam ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tentang Penyelenggaraan Sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS) dalam rangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Integrasi sistem OSS dengan IBOSS diharapkan dapat mewujudkan kemudahan berinvestasi di Kota Batam serta membawa perubahan lebih baik bagi Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini terkait bagaimana percepatan pengembangan kawasan dan percepatan realisasi investasi serta pengurusan izin berusaha di Kota Batam," jelas Bahlil di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Masih banyaknya kendala investasi di Kota Batam menyebabkan lambatnya realisasi investasi, diantaranya terkait masalah lahan. Banyak lahan di Kota Batam yang sudah teralokasi habis baik untuk perusahaan maupun pribadi.
Bahlil menyampaikan BKPM akan membantu Pemerintah Kota Batam untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. "Menyangkut masalah tanah, dicek saja. Jika tidak memenuhi persyaratan, dicabut izinnya. Tidak perlu takut. Itu sudah perintah Presiden," tegas Bahlil.
Investasi merupakan kunci kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pajak dan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, BKPM akan membantu Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan investasi dan mengatasi permasalahan investasi yang ada "Kami akan mendukung penuh Pemerintah Kota Batam dan memfasilitasi permasalahan investasi," ujar Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan selain permasalahan lahan, banyaknya aturan tumpang tindih yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) juga menjadi kendala investasi.
"Kami membutuhkan fasilitasi dari BKPM Pusat sehingga promosi investasi Kota Batam dapat berjalan sempurna, dimana saat ini perizinan sudah mudah melalui sistem online," ucap Rudi.
Integrasi sistem OSS dengan IBOSS diharapkan dapat mewujudkan kemudahan berinvestasi di Kota Batam serta membawa perubahan lebih baik bagi Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini terkait bagaimana percepatan pengembangan kawasan dan percepatan realisasi investasi serta pengurusan izin berusaha di Kota Batam," jelas Bahlil di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Masih banyaknya kendala investasi di Kota Batam menyebabkan lambatnya realisasi investasi, diantaranya terkait masalah lahan. Banyak lahan di Kota Batam yang sudah teralokasi habis baik untuk perusahaan maupun pribadi.
Bahlil menyampaikan BKPM akan membantu Pemerintah Kota Batam untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. "Menyangkut masalah tanah, dicek saja. Jika tidak memenuhi persyaratan, dicabut izinnya. Tidak perlu takut. Itu sudah perintah Presiden," tegas Bahlil.
Investasi merupakan kunci kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pajak dan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, BKPM akan membantu Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan investasi dan mengatasi permasalahan investasi yang ada "Kami akan mendukung penuh Pemerintah Kota Batam dan memfasilitasi permasalahan investasi," ujar Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan selain permasalahan lahan, banyaknya aturan tumpang tindih yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) juga menjadi kendala investasi.
"Kami membutuhkan fasilitasi dari BKPM Pusat sehingga promosi investasi Kota Batam dapat berjalan sempurna, dimana saat ini perizinan sudah mudah melalui sistem online," ucap Rudi.
(ven)
Explore More