Sri Mulyani Berharap Kebijakan Fiskal Bisa Meredam Gejolak Ekonomi Global

JAKARTA - Pandemi corona telah menekan perekonomian global, yang juga berimbas terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengatakan dampak corona lebih berat dibandingkan dampak krisis keuangan global di tahun 2008 silam.

Menurut Sri Mulyani, dampak virus corona yang masuk ke Indonesia akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, current account deficit (CAD), kinerja fiskal, dan aliran modal.

Untuk meredam gejolak ekonomi dunia atas dampak corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25. Lalu stimulus lainnya yakni nonfiskal seperti pembebasa bea masuk impor pada sektor industri.

Sri Mulyani berharap kebijakan fiskal dan stimulus tersebut bisa meredam gejolak ekonomi global dan dampaknya ke Indonesia. Ia pun menginstruksikan kepada para pejabat di Kementerian Keuangan untuk mengemban amanah dan bersama-sama memikirkan solusi dari permasalahan global yang di hadapi.

"Masalah ini bukan masalah Menteri Keuangan saja atau Wakil Menteri, tetapi seluruh pejabat di Kemenkeu harus ikut secara aktif memikirkan, terlibat dan ikut berpartisipasi untuk terus menyiapkan instrumen keuangan negara dan menjaga kesehatan keuangan negara. Meskipun di dalam tekanan yang tidak mudah tapi kita harus tetap fokus untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sri Mulyani pun berpesan kepada Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran untuk berpikir keras mengenai APBN 2020 dan mendesain APBN 2021.

Ia berharap dengan pengalaman yang ada di Badan Kebijakan Fiskal akan memberikan kontribusi yang maksimal dan langsung. "Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya tahu bahwa Eselon II yang dipimpin oleh Pak Rofi (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Rofyanto Kurniawan) adalah salah satu dapur penting di dalam mendesain APBN kita. Akan tetapi harus tetap memperhatikan kondisi 2020 yang sedang menghadapi gejolak yang sangat tidak biasa," ungkap Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan kepada pejabat di Sekretaratiat Jenderal untuk betul-betul meningkatkan kemampuan. "Saya tekankan kepada Tenaga Pengkaji di Sekretariat Jenderal agar organisasi Kementerian Keuangan terus dibina dan dikelola secara sehat. Agar terus bisa memotivasi seluruh seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk berbuat yang terbaik, dan tidak menganggap Jabatan itu adalah hak atau merupakan privilege yang anda nikmati tanpa ada konsekuensi tanggung jawab sebagai tugas negara," ujarnya.

Kepada Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sri Mulyani menekankan untuk melihat apa yang selama ini dilakukan dalam kondisi perekonomian kita di tahun 1997 dan 1998.

"Waktu krisis ekonomi dulu kita menanganinya bersama Bank Indonesia, dulu belum ada OJK. Harapannya sekarang dalam situasi tantangan ini kita memiliki kesiapan dan mekanisme koordinasi yang makin baik. Saya dengan Gubernur BI dengan Dewan komisioner OJK, LPS sangat baik, saya berharap Ini diterjemahkan dalam mekanisme di antara seluruh institusi untuk makin berkoordinasi secara kolaborasi, koordinasi policy komunikasi," jelas Menkeu.