Jokowi Ancam Cabut Insentif Harga Gas Jika Industri Tak Perform

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) meminta agar industri yang nanti memperoleh insentif penurunan harga gas mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila hasilnya tidak sesuai harapan, presiden dengan tegas minta agar insentif tersebut dicabut.

"Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Kalau tidak memiliki performa sesuai yang kita inginkan maka harus ada disinsentif dan punishment," ujar Presiden saat live video conference, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Menurut dia ada sejumlah kriteria yang harus dicapai dari pemberian insentif tersebut. Sejumlah kriteria itu diantaranya industri harus lebih kompetitif dan lebih bergairah untuk berinvestasi.

Selain itu, industri penerima insentif juga harus mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan tenaga kerja serta efsiensi. Dengan demikian, mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

"Untuk itu industri yang diberikan penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Sehingga pemberian insentif penurunan gas memberikan dampak signifikan bagi ekonomi kita serta nilai tambah bagi perekonomian kita," kata dia.

Dengan demikian, Jokowi minta kepada jajarannya untuk segera menuntaskan kalkulasi siapa saja yang berhak mendapatkan insentif serta dampak dari penurunan harga gas. Presiden menyampaikan bahwa terdapat tiga opsi untuk menurunkan harga gas.

Pertama, mengurangi atau menghapus jatah bagian negara dari hasil penjualan gas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Lalu opsi ke dua mewajibkan industri hulu migas melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan ke tiga membebaskan impor dari luar negeri. “Saya minta dalam ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan kalkulasinya seperti apa,” tandasnya.