Utang Pemerintah Capai Rp4.948 Triliun, Menkeu: Masih Terjaga
Utang Pemerintah Capai Rp4.948 Triliun, Menkeu: Masih Terjaga
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per Februari 2020 mencapai Rp4.948,18 triliun. Angka tersebut meningkat Rp130,63 triliun dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp4.817,55 triliun.
Rasio utang pemerintah sebesar Rp4.948,18 triliun ini setara 30,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah masih aman, mengacu dari UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.
"Rasio utang tetap terjaga di 30,82% ditengah tekanan virus corona dan gejolak perang dagang serta perang minyak merupakan bukti tetap teguhnya pemerintah melaksanakan aturan yang digariskan oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 serta Undang-undang APBN," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Secara rinci, utang pemerintah masih didominasi oleh porsi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.151,3 triliun atau 84,39% dari keseluruhan utang pemerintah. Sementara, utang yang berasal dari pinjaman tercatat Rp796,88 triliun atau 15,61%.
Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp3.031,86 triliun, yang terbagi menjadi dua, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Porsi SUN tercatat Rp2.485,83 triliun, sementara SBSN mencapai Rp546,03 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam denominasi mata uang asing atau SBN valas, sebesar Rp1.119,44 triliun per Februari 2020. SBN valas terdiri atas SUN sebesar Rp903,08 triliun SUN dan SBNS Rp216,36 triliun.
Sementara, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp10,14 triliun dan pinjaman luar negeri Rp787,74 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari Rp307,96 triliun pinjaman bilateral, Rp438,74 triliun pinjaman multilateral, serta Rp40,04 triliun dari bank komersial.
Pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi SBN sebesar Rp113,85 triliun, atau 29,2% target APBN dan realisasi pinjaman sebesar Rp1,71 tirliun atau kontraksi 4,6% target APBN.
Secara lebih rinci, realisasi pinjaman hingga Februari 2020 berasal dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp7,54 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp5,83 triliun, sedangkan komponen pinjaman dalam negeri belum ada realisasi.
Rasio utang pemerintah sebesar Rp4.948,18 triliun ini setara 30,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah masih aman, mengacu dari UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.
"Rasio utang tetap terjaga di 30,82% ditengah tekanan virus corona dan gejolak perang dagang serta perang minyak merupakan bukti tetap teguhnya pemerintah melaksanakan aturan yang digariskan oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 serta Undang-undang APBN," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Secara rinci, utang pemerintah masih didominasi oleh porsi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.151,3 triliun atau 84,39% dari keseluruhan utang pemerintah. Sementara, utang yang berasal dari pinjaman tercatat Rp796,88 triliun atau 15,61%.
Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp3.031,86 triliun, yang terbagi menjadi dua, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Porsi SUN tercatat Rp2.485,83 triliun, sementara SBSN mencapai Rp546,03 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam denominasi mata uang asing atau SBN valas, sebesar Rp1.119,44 triliun per Februari 2020. SBN valas terdiri atas SUN sebesar Rp903,08 triliun SUN dan SBNS Rp216,36 triliun.
Sementara, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp10,14 triliun dan pinjaman luar negeri Rp787,74 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari Rp307,96 triliun pinjaman bilateral, Rp438,74 triliun pinjaman multilateral, serta Rp40,04 triliun dari bank komersial.
Pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi SBN sebesar Rp113,85 triliun, atau 29,2% target APBN dan realisasi pinjaman sebesar Rp1,71 tirliun atau kontraksi 4,6% target APBN.
Secara lebih rinci, realisasi pinjaman hingga Februari 2020 berasal dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp7,54 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp5,83 triliun, sedangkan komponen pinjaman dalam negeri belum ada realisasi.
(ven)
Explore More