Sri Mulyani Konsultasi ke BPK, Ubah Fokus APBN ke Corona
Sabtu, 21 Maret 2020 - 21:21 WIB
Sri Mulyani Konsultasi ke BPK, Ubah Fokus APBN ke Corona
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020. Sejatinya, fokus APBN tahun ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Namun, karena pandemi virus corona semakin massif di Indonesia, Sri Mulyani ingin mengubah fokus APBN kepada penanganan pandemi corona.
Mulyani menerangkan perubahan penggunaan APBN ini terjadi hampir di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Konsultasi dilakukan agar nantinya tidak dijadikan 'temuan audit' oleh BPK.
"Kita melakukan konsultasi untuk tetap menjaga tata kelola. Dan berharap tidak terjadi korupsi atau penyelewengan. Semua harus bekerja fokus menangani masalah pandemi ini dan melindungi masyarakat serta dunia usaha," terang Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).
Berdasarkan hitungan sementara, pemerintah akan merealokasi dana senilai Rp62,3 triliun dari APBN untuk menangani virus corona yang semakin menyebar di Indonesia. Realokasi akan dilakukan dalam dua hari ke depan.
Selain itu, Menkeu terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fundamental ekonomi. Kemenkeu, BI, dan OJK terus berkoordinasi melakukan pemantauan, baik dari kebutuhan likuiditas, kebutuhan sisi foreign exchange, pergerakan surat utang, korporasi, dan kemungkinan terjadinya dampak NPL yang meningkat.
Mulyani menerangkan perubahan penggunaan APBN ini terjadi hampir di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Konsultasi dilakukan agar nantinya tidak dijadikan 'temuan audit' oleh BPK.
"Kita melakukan konsultasi untuk tetap menjaga tata kelola. Dan berharap tidak terjadi korupsi atau penyelewengan. Semua harus bekerja fokus menangani masalah pandemi ini dan melindungi masyarakat serta dunia usaha," terang Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).
Berdasarkan hitungan sementara, pemerintah akan merealokasi dana senilai Rp62,3 triliun dari APBN untuk menangani virus corona yang semakin menyebar di Indonesia. Realokasi akan dilakukan dalam dua hari ke depan.
Selain itu, Menkeu terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fundamental ekonomi. Kemenkeu, BI, dan OJK terus berkoordinasi melakukan pemantauan, baik dari kebutuhan likuiditas, kebutuhan sisi foreign exchange, pergerakan surat utang, korporasi, dan kemungkinan terjadinya dampak NPL yang meningkat.
(ven)
