Bank Dunia Utangi Indonesia USD300 Juta untuk Reformasi Keuangan
Bank Dunia Utangi Indonesia USD300 Juta untuk Reformasi Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada Jumat (20/3) lalu telah menyetujui pinjaman sebesar USD300 juta untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi pada sektor keuangan guna membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
Hal ini dikarenakan setengah penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank, sehingga mereka memiliki kesempatan yang terbatas untuk berinvestasi bagi masa depan dan mendapatkan perlindungan dari guncangan finansial dan non-finansial.
Selain itu, terbatasnya layanan keuangan dan kurangnya insentif untuk tabungan jangka panjang menciptakan risiko lebih lanjut bagi individu serta membatasi peluang investasi di sektor-sektor penting, seperti infrastruktur.
"Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan, khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaan di masa krisis," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luky Alfirman di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Dia melanjutkan, percepatan reformasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan stabilitas diperlukan untuk membiayai kurangnya infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu dan usaha di Indonesia.
"Pinjaman untuk mendukung kebijakan pembangunan akan memberikan bantuan anggaran bagi agenda reformasi Indonesia di tiga bidang kebijakan utama," katanya.
Dia merinci, kebijakan pertama yang diambil yakni menambah ukuran sektor keuangan Indonesia dengan memperluas jangkauannya, memperluas produk pasar keuangan dan memobilisasi tabungan jangka panjang. "Ini akan meningkatkan ketersediaan dana dan akses terhadap peluang keuangan bagi individu dan perusahaan," katanya.
Kedua, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan menjadikan praktik keuangan lebih transparan, andal, dan berbasis teknologi. Hal ini akan menguntungkan baik individu maupun perusahaan dengan membantu menyalurkan tabungan untuk peluang investasi paling produktif dengan cara yang lebih murah, lebih cepat dan lebih aman.
Ketiga, memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk menahan guncangan, dengan memperkuat kerangka kerja resolusi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan dan membangun mekanisme keuangan risiko bencana.
"Ini akan mendukung Indonesia dalam perlindungan untuk masyarakat dan aset jika terjadi guncangan fundamental makroekonomi Indonesia masih terus kuat. Tingkat kemiskinan negara ini telah mencapai satu digit, tingkat terendah yang pernah ada. Namun, dengan melambatnya laju pengentasan kemiskinan, penting untuk melindungi mereka yang masih berjuang mencapai keamanan finansial kelas menengah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan sektor keuangan yang sehat dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan Indonesia. "Serta mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dan pengentasan kemiskinan, terutama di tengah kondisi global yang terus menantang," tegasnya.
Hal ini dikarenakan setengah penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank, sehingga mereka memiliki kesempatan yang terbatas untuk berinvestasi bagi masa depan dan mendapatkan perlindungan dari guncangan finansial dan non-finansial.
Selain itu, terbatasnya layanan keuangan dan kurangnya insentif untuk tabungan jangka panjang menciptakan risiko lebih lanjut bagi individu serta membatasi peluang investasi di sektor-sektor penting, seperti infrastruktur.
"Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan, khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaan di masa krisis," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luky Alfirman di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Dia melanjutkan, percepatan reformasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan stabilitas diperlukan untuk membiayai kurangnya infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu dan usaha di Indonesia.
"Pinjaman untuk mendukung kebijakan pembangunan akan memberikan bantuan anggaran bagi agenda reformasi Indonesia di tiga bidang kebijakan utama," katanya.
Dia merinci, kebijakan pertama yang diambil yakni menambah ukuran sektor keuangan Indonesia dengan memperluas jangkauannya, memperluas produk pasar keuangan dan memobilisasi tabungan jangka panjang. "Ini akan meningkatkan ketersediaan dana dan akses terhadap peluang keuangan bagi individu dan perusahaan," katanya.
Kedua, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan menjadikan praktik keuangan lebih transparan, andal, dan berbasis teknologi. Hal ini akan menguntungkan baik individu maupun perusahaan dengan membantu menyalurkan tabungan untuk peluang investasi paling produktif dengan cara yang lebih murah, lebih cepat dan lebih aman.
Ketiga, memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk menahan guncangan, dengan memperkuat kerangka kerja resolusi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan dan membangun mekanisme keuangan risiko bencana.
"Ini akan mendukung Indonesia dalam perlindungan untuk masyarakat dan aset jika terjadi guncangan fundamental makroekonomi Indonesia masih terus kuat. Tingkat kemiskinan negara ini telah mencapai satu digit, tingkat terendah yang pernah ada. Namun, dengan melambatnya laju pengentasan kemiskinan, penting untuk melindungi mereka yang masih berjuang mencapai keamanan finansial kelas menengah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan sektor keuangan yang sehat dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan Indonesia. "Serta mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dan pengentasan kemiskinan, terutama di tengah kondisi global yang terus menantang," tegasnya.
(fjo)
Explore More