Industri Hulu Migas Potensi Hemat Rp7,2 M dari Diskon Verifikasi TKDN
Selasa, 31 Maret 2020 - 13:43 WIB
Industri Hulu Migas Potensi Hemat Rp7,2 M dari Diskon Verifikasi TKDN
A
A
A
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya supaya industri hulu migas lebih efisien di tengah anjloknya harga minyak dunia.
Dalam hal ini, SKK Migas bersinergi dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia sebagai BUMN dalam melakukan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Adapun kolaborasi tersebut telah dilakukan antara SKK Migas dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia pada Senin (30/3).
“Melalui kerjasama ini, Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan memberikan diskon minimal 5% kepada industri hulu migas dari standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo),” ujar Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu, di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Menurut dia berdasarkan diskon tersebut, potensi penghematan yang diperoleh industri hulu migas selama masa kontrak sekitar Rp7,2 miliar. Berdasarkan data SKK Migas pada 2019, pengeluaran seluruh KKKS untuk kewajiban verifikasi TKDN mencapai Rp105,3 miliar.
Selain aspek biaya, kata dia, kerja sama verifikasi TKDN dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan memberikan manfaat untuk standarisasi biaya verifikasi TKDN sejak WP&B, validitas database realisasi TKDN komoditas serta acuan referensi kemampuan dalam negeri pada proyek-proyek hulu migas.
Manfaat lain yang diharapkan adalah proses pengajuan tanda sah TKDN ke Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM (Ditjen Migas) secara lebih cepat. Selain itu, KKKS yang menggunakan skema gross split akan membantu pengajuan realisasi variabel split TKDN kepada Ditjen Migas.
Sementara itu, Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin berharap kerja sama tersebut dapat mendukung SKK Migas untuk mendapatkan database kemampuan industri penunjang hulu migas, pelaksanaan pre-assesment TKDN proyek, dan estimasi perhitungan nilai TKDN terhadap proyek usaha hulu migas. “Sucofindo sebagai BUMN memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi TKDN untuk mendukung kegiatan SKK Migas,” kata dia.
Direktur Utama Surveryor Indonesia Dian M Noer mengatakan bahwa kerja sama dengan SKK Migas menunjukkan kontribusi BUMN dalam mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan kemampuan dalam negeri ikut berkiprah di sektor hulu migas.
“Dari kegiatan ini kami berharap akan ada gambaran kemampuan para penyedia barang dan jasa dalam negeri yang mendukung kegiatan sektor hulu migas. Selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam negeri, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” kata dia.
Sebagai informasi, industri hulu migas telah menjadi penggerak perekonomian nasional, termasuk didalamnya mendukung penguatan kapasitas industri nasional. Sejak tahun 2014, SKK Migas berhasil menjaga TKDN diatas 55%.
Setiap tahun penggunaan TKDN dapat ditingkatkan, hingga di tahun 2019 mencapai 61 persen dari total nilai pengadaan USD5,256 miliar atau mencapai USD1,964 miliar.
Dalam hal ini, SKK Migas bersinergi dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia sebagai BUMN dalam melakukan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Adapun kolaborasi tersebut telah dilakukan antara SKK Migas dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia pada Senin (30/3).
“Melalui kerjasama ini, Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan memberikan diskon minimal 5% kepada industri hulu migas dari standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo),” ujar Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu, di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Menurut dia berdasarkan diskon tersebut, potensi penghematan yang diperoleh industri hulu migas selama masa kontrak sekitar Rp7,2 miliar. Berdasarkan data SKK Migas pada 2019, pengeluaran seluruh KKKS untuk kewajiban verifikasi TKDN mencapai Rp105,3 miliar.
Selain aspek biaya, kata dia, kerja sama verifikasi TKDN dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan memberikan manfaat untuk standarisasi biaya verifikasi TKDN sejak WP&B, validitas database realisasi TKDN komoditas serta acuan referensi kemampuan dalam negeri pada proyek-proyek hulu migas.
Manfaat lain yang diharapkan adalah proses pengajuan tanda sah TKDN ke Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM (Ditjen Migas) secara lebih cepat. Selain itu, KKKS yang menggunakan skema gross split akan membantu pengajuan realisasi variabel split TKDN kepada Ditjen Migas.
Sementara itu, Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin berharap kerja sama tersebut dapat mendukung SKK Migas untuk mendapatkan database kemampuan industri penunjang hulu migas, pelaksanaan pre-assesment TKDN proyek, dan estimasi perhitungan nilai TKDN terhadap proyek usaha hulu migas. “Sucofindo sebagai BUMN memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi TKDN untuk mendukung kegiatan SKK Migas,” kata dia.
Direktur Utama Surveryor Indonesia Dian M Noer mengatakan bahwa kerja sama dengan SKK Migas menunjukkan kontribusi BUMN dalam mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan kemampuan dalam negeri ikut berkiprah di sektor hulu migas.
“Dari kegiatan ini kami berharap akan ada gambaran kemampuan para penyedia barang dan jasa dalam negeri yang mendukung kegiatan sektor hulu migas. Selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam negeri, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” kata dia.
Sebagai informasi, industri hulu migas telah menjadi penggerak perekonomian nasional, termasuk didalamnya mendukung penguatan kapasitas industri nasional. Sejak tahun 2014, SKK Migas berhasil menjaga TKDN diatas 55%.
Setiap tahun penggunaan TKDN dapat ditingkatkan, hingga di tahun 2019 mencapai 61 persen dari total nilai pengadaan USD5,256 miliar atau mencapai USD1,964 miliar.
(ind)
Lihat Juga :
