Terseok-seoknya Dunia Usaha Menghadapi Simalakama Corona

Sabtu, 04 April 2020 - 07:25 WIB
Terseok-seoknya Dunia Usaha Menghadapi Simalakama Corona
Terseok-seoknya Dunia Usaha Menghadapi Simalakama Corona
A A A
JAKARTA - Pemerintah memberikan imbauan agar perkantoran menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sebagai langkah pencegahan penularan virus corona (Covid-19) . Namun, tampaknya hal ini masih belum diterapkan oleh sejumlah perusahaan swasta di Jakarta. Juga untuk usaha-usaha nonformal seperti pedagang makanan dan minuman di luar pusat perbelanjaan.

Di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, imbauan itu dikeluarkan melalui Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Imbauan kepada Dunia Usaha untuk Menerapkan Kerja dari Rumah atau Work From Home (WFH). Imbauan ini dikeluarkan untuk meminimalkan pekerja beraktivitas di luar rumah guna mencegah meluasnya wabah virus corona atau Covid-19.

Namun, hal tersebut tidak mencangkup semua sektor usaha. Beberapa sektor masih diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawannya di kantor dan lapangan seperti bidang layanan kesehatan, pangan atau kebutuhan pokok, energi dan jasa keuangan pembayaran. (Baca: Relaksasi Perpajakan Bisa Pulihkan Ekonomi Pasca COVID-19)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum menerapkan WFH.

"Yang bisa memberikan sanksi adalah pemerintah pusat. Bila ingin menekan atau lebih memaksa perusahaan untuk menerapkan WFH, pemerintah pusat harus turun tangan. Kita sifatnya hanya imbauan, istilahnya panggilan moral. Saat ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan total karyawan 517.743 orang yang sudah menerapkan WFH," ujar Andri, di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta pemerintah memberi aturan yang jelas tentang peraturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah penghambat persebaran virus corona. Namun, masih banyak pegawai yang harus ke kantor karena perusahaan yang belum menerapkan kebijakan yang mendukung program tersebut.

"Saya lihat masih banyak orang yang bekerja seperti biasa. Dari pantauan, mereka yang ke kantor lebih banyak bukan karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, melainkan karena belum ada kebijakan dari perusahaan," katanya.

Martin mengatakan, ada juga yang tetap bekerja karena mereka bergantung pada upah atau tunjangan harian. Hal ini juga yang menyebabkan para pekerja enggan tinggal di rumah. Untuk beberapa perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya tentu harus bisa memperhatikan kesehatan karyawan.

"Perusahaan wajib memperhatikan kesehatan karyawannya, misalkan dengan memberikan proteksi diri seperti memberikan tambahan vitamin, masker, dan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menjaga mereka agar tetap aman dan tidak waswas," sebut Martin. (Baca juga: Kementerian BUMN dan DPR Hasilkan 8 Kesimpulan Soal Corona)

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah harus memanggil pemilik perusahaan yang belum mematuhi imbauan tersebut. "Dipanggil, kemudian diberikan informasi. Jadi, supaya menjalankan aturan bekerja di rumah itu," ujar Trubus, saat dihubungi KORAN SINDO.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1490 seconds (10.101#12.26)