PUPR Realokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Rp24,53 Triliun untuk Covid-19

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan virus Covid-19. Ini merupakan tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dari besaran DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120 triliun, realokasi anggaran sebesar Rp24,53 triliun. Dimana pemenuhan anggarannya tidak mengurangi antara lain: alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kegiatan Prioritas seperti penyediaan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama Papua, dan Piala Dunia U-20 tahun 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC), mengubah paket-paket single year (SYC) TA 2020 menjadi paket Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya kurang dari Rp100 miliar, dan mengoptimalkan kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti Feasibility Study.

"Untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1,66 triliun," kata Basuki di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Dia melanjutkan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan fasilitas penampungan, observasi, karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp400 miliar, renovasi atau rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar.

"Selanjutnya penambahan 4.000 lokasi program padat karya di bidang irigasi yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari 6.000 lokasi menjadi 10.000 lokasi serta pembebasan PPh 4% dengan total anggaran Rp978 miliar," paparnya

Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk itu realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan mengurangi angka pengangguran secara merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," pungkasnya.