Konflik di Tambang Freeport Bikin Pemerintah Was-Was

JAKARTA - Kisruh di bukit emas Papua tersebut ikut mengusik pemerintah untuk mengambil tindakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia Armando Mahler, agar kisruh dengan karyawan yang melakukan mogok kerja dapat selesai. Pasalnya, aksi demo tersebut akan menurunkan penerimaan negara.

"Saya harap mereka (PT Freeport Indonesia) menemukan solusi. Karena kalo terjadi pemogokan tanpa ada solusi, itu terganggu semua, pekerjaan juga terganggu karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa produksi, nanti penerimaan negara turun," jelas.

Karenannya, lanjut Hatta, pemerintah akan berdialog dengan PT Freeport Indonesia agar jalan tengah segera tercapai. "Saya nanti minta Dirut freeport, untuk mencari solusi untuk itu," tambahnya.

Tak hanya pemerintah pusat yang bergerak, Pemda Papua juga menyatakan siap untuk memfasilitasi kedua belah pihak baik PT Freeport Indonesia maupun karyawan PT Freeport Indonesia untuk mencapai kata mufakat.

"Pemda akan memfasilitasi dan mendorong untuk mempertemukan kedua belah pihak," kata penjabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai.

Sebab, lanjut dia, dengan aksi mogok yang dilakukan ribuan pekerja PT FI maka akan merugikan banyak pihak, salah satunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.

Sebagai latar belakang, PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg.

Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan dua persen PDB Indonesia.

Meski bukit emas Freeport kerap bergejolak mulai dari aksi demo, mogok, hingga pengusiran warga dan penembakan. Nampaknya tak pernah menghentikan aksi Freeport untuk terus mengeruk emas dari bumi Papua. Pemerintah pun seolah tidak pernah serius menuntaskan permasalahan di bumi Papua tersebut. Miris memang jika tanah emas Papua justru tak pernah dirasakan manfaatnya untuk rakyat Papua sendiri. Mungkinkah aksi karyawan kali ini memberikan efek serius bagi Freeport? (r ghita p (okezone)/nurlina umasugi (okezone))