UU Tembakau picu pengangguran
Minggu, 25 Desember 2011 - 23:03 WIB
UU Tembakau picu pengangguran
A
A
A
Sindonews.com - Petani tembakau di Indonesia tampaknya sangat terusik dengan Undang-Undang (UU) Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengendalian dampak produk tembakau.
UU Kesehatan dan RPP pengendalian dampak produk tembakau dirasakan seluruh petani tembakau di Indonesia.
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP NU) Kalimantan Timur Elvyani NH Gaffar mengatakan, UU Kesehatan dan RPP pengendalian dampak produk tembakau mempersempit lahan tembakau di Indonesia.
Hal tersebut juga akan meningkatkan komoditas impor tembakau. Pada tahap selanjutnya situasi ini akan mengakibatkan pengangguran di sektor pertanian meningkat tajam. Singkat kata, perlahan tapi pasti UU Kesehatan dan RPP Tembakau akan mematikan para petani.
“UU Kesehatan dan RPP tembakau merupakan bentuk genocida terhadap masyarakat petani tembakau se-Indonesia,” ungkap Elvyani dalam siaran persnya seperti dikutip Okezone di Jakarta, Minggu (25/12/2011).
Elvyani menyebut UU Kesehatan dan RPP Tembakau adalah bentuk kekalahan negara dalam membela rakyatnya sendiri. Karena itu beberapa oknum di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dimintai pertanggungjawaban sebab telah mengabaikan kepentingan nasional.
“Upaya memberangus petani tembakau merupakan aksi pengkhianatan terhadap negara,” tegasnya.
Pihaknya lanjut Elvyani menuntut kepada pemerintah dan DPR segera revisi UU Kesehatan yang secara nyata mengkhianati petani tembakau. Sementara kepada Presiden SBY agar segera membatalkan RPP Tembakau yang telah mengabaikan keberadaan petani tembakau.
“Juga segera ganti Menkes dan Mentan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan memusuhi petani tembakau,” pintanya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Penyelematan Kretek (KNPK) juga menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau akan sangat merugikan petani tembakau.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wisnu Brata mengatakan RPP Pengendalian Tembakau tersebut sarat akan kepentingan pemodal asing.
"Agendanya menghancurkan industri kretek secara nasional daripada agenda pengendaliannya. Sementara petani tembakau lokal terancam dengan terus meningkatnya impor tembakau dan hilangnya pasar tembakau akibat tutupnya ribuan pabrik kretek lokal," kata Wisnu di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011 lalu.
Wisnu menambahkan petani dan buruh tani nantinya akan terancam jika RPP ini disahkan. Karena itu, dia menilai, pemerintah dalam hal ini tidak serius dalam melindungi petani dan tembakau lokal.
UU Kesehatan dan RPP pengendalian dampak produk tembakau dirasakan seluruh petani tembakau di Indonesia.
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP NU) Kalimantan Timur Elvyani NH Gaffar mengatakan, UU Kesehatan dan RPP pengendalian dampak produk tembakau mempersempit lahan tembakau di Indonesia.
Hal tersebut juga akan meningkatkan komoditas impor tembakau. Pada tahap selanjutnya situasi ini akan mengakibatkan pengangguran di sektor pertanian meningkat tajam. Singkat kata, perlahan tapi pasti UU Kesehatan dan RPP Tembakau akan mematikan para petani.
“UU Kesehatan dan RPP tembakau merupakan bentuk genocida terhadap masyarakat petani tembakau se-Indonesia,” ungkap Elvyani dalam siaran persnya seperti dikutip Okezone di Jakarta, Minggu (25/12/2011).
Elvyani menyebut UU Kesehatan dan RPP Tembakau adalah bentuk kekalahan negara dalam membela rakyatnya sendiri. Karena itu beberapa oknum di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dimintai pertanggungjawaban sebab telah mengabaikan kepentingan nasional.
“Upaya memberangus petani tembakau merupakan aksi pengkhianatan terhadap negara,” tegasnya.
Pihaknya lanjut Elvyani menuntut kepada pemerintah dan DPR segera revisi UU Kesehatan yang secara nyata mengkhianati petani tembakau. Sementara kepada Presiden SBY agar segera membatalkan RPP Tembakau yang telah mengabaikan keberadaan petani tembakau.
“Juga segera ganti Menkes dan Mentan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan memusuhi petani tembakau,” pintanya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Penyelematan Kretek (KNPK) juga menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau akan sangat merugikan petani tembakau.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wisnu Brata mengatakan RPP Pengendalian Tembakau tersebut sarat akan kepentingan pemodal asing.
"Agendanya menghancurkan industri kretek secara nasional daripada agenda pengendaliannya. Sementara petani tembakau lokal terancam dengan terus meningkatnya impor tembakau dan hilangnya pasar tembakau akibat tutupnya ribuan pabrik kretek lokal," kata Wisnu di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011 lalu.
Wisnu menambahkan petani dan buruh tani nantinya akan terancam jika RPP ini disahkan. Karena itu, dia menilai, pemerintah dalam hal ini tidak serius dalam melindungi petani dan tembakau lokal.
()
